TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR - Nur Faizah Abidin; Abd. Haris Hamid; Siti Zubaidah (Faculty Of Law Bosowa University, 2022)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap dugaan kasus tindak pidana pemerkosaan penyandang disabilitas dan bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada Penyidik PPA Polrestabes Makassar dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Data tersebut kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan pada dasarnya sama dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pemerkosaan non disabilitas seperti pemberi layanan hukum sampai menemukan putusan, pemberian layanan medis jika di butuhkan, pemberian rumah aman, hanya saja saya dan tas memerlukan pendampingan khusus seperti jika pada kasus ini korbannya adalah penyandang disabiltas tuna grahita atau disabilitas mental harus di damping oleh psikolog. Kendala dalam penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas antara lain penyidik kesulitan untuk mengambil keterangan korban karena latar belakang korban yang merupakan penyandang disabilitas mental, kurang terbukanya korban dalam proses penyidikan, kurangnya informasi mengenai si pelaku, tidak adanya saksi, dan kurangnya alat bukti, pihak dari korban sulit di ajak berkomunikasi dengan pihak penyidik, tidak ada pendanaan Visum et Repertum, dan pihak penyidik sulit itu berkordinasi dengan masyarakat sekitar termpat tinggal korban This study aims to find out: 1) What are the obstacles faced by investigators in carrying out the investigation process into alleged cases of rape of persons with disabilities. 2) What is the form of legal protection for persons with disabilities as victims of rape. The research method used is qualitative research. The types of data used in this research are primary data and secondary data. The data collection technique was carried out by interviewing PPA Investigators at the Makassar Polrestabes and the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in Makassar City, and the Legal Aid Institute for the Indonesian Women's Association for Justice (LBH APIK). The data is then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results showed that: 1) The legal protection given to persons with disabilities as victims of rape is basically the same as the legal protection given to non-disabled rape victims such as providing legal services until a verdict is reached, providing medical services if needed, providing safe housing, except that I and the bag need special assistance such as if in this case the victim is a person with a mental disability or mental disability must be assisted by a psychologist. 2) obstacles in investigating the crime of rape against persons with disabilities, among others, it was difficult for investigators to take statements from victims because of the background of victims who were persons with mental disabilities, the lack of openness of victims in the investigation process, lack of information about the perpetrators, the absence of witnesses , and the lack of evidence, it is difficult for the victims to communicate with the investigators, there is no Visum et Repertum funding, and it is difficult for the investigators to coordinate with the community around the victim's residence