Implementation Gap Dalam Kebijakan Pemberian Beasiswa Siswa Unggul Papua di Luar Negeri - Muhammad Rizal Otto (INC- Islam Nusantara Center, 2023)
The Government of Papua Province through the Special Autonomy funding mechanism provides affirmation programs for indigenous Papuan children, it is called Siswa Unggul Papua (SUP) scholarships at at tertiary level. In its implementation, SUP scholarship has problems that hinder the learning process of scholarship awardee, especially those who studying abroad. This study used descriptive qualitative method with implementation gap theory approach (Andrew Dunsire, 1978) to analyze SUP scholarship policy. The results showed that the Papua Provincial Government does not have the capacity to manage SUP scholarships, especially in supporting the success of students' studies abroad. Through implementation gap theory, it is concluded that the problem in the SUP scholarship granting policy lies in poor governance, especially in aspects of budget, database and recruitment patterns of scholarship awardee, so that the policy is categorized as unsuccessful implementation because it is caused by bad policy, bad execution and bad luck. Therefore, there is a need for a comprehensive evaluation of the governance of this scholarship from upstream to downstream to optimize services, especially supporting the success of the scholarship recipients' studies and removing various obstacles so that the management of special autonomy scholarships can run well, transparently, accountably and can produce superior and quality Papuan human resources. Dalam rangka mengejar ketertinggalan Provinsi Papua dengan provinsi lainnya di Indonesia pada aspek pengembangan kualitas SDM, Pemerintah Provinsi Papua melalui mekanisme pendanaan Otonomi khusus (Otsus) menyediakan program afirmasi bagi putra-putri asli Papua salah satunya dalam bentuk beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) khususnya pada level pendidikan tinggi. Dalam implementasinya, kebijakan pemberian beasiswa SUP memiliki masalah yang menghambat keberlanjutan proses belajar para penerima beasiswa khususnya yang menempuh studi di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori implementation gap (Andrew Dunsire, 1978) untuk menganalisis kebijakan pemberian beasiswa SUP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua tidak memiliki kapasitas yang mumpuni dalam mengelola beasiswa SUP khususnya dalam mendukung keberhasilan studi para mahasiswa di luar negeri. Melalui teori implementation gap disimpulkan bahwa permasalahan dalam kebijakan pemberian beasiswa SUP ini terletak pada tata kelola yang buruk khususnya pada aspek anggaran, database dan pola rekrutmen penerima beasiswa, sehingga kebijakannya dikategorikan sebagai unsuccessful implementation karena dipengaruhi oleh bad policy, bad execution dan bad luck. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi secara menyeluruh mengenai tata kelola beasiswa ini dari hulu hingga ke hilir untuk mengoptimalkan pelayanan khususnya mendukung keberhasilan studi para penerima beasiswa dan menghilangkan berbagai hambatan agar pengelolaan beasiswa Otsus dapat berjalan dengan baik, transparan, akuntabel serta dapat melahirkan SDM Papua yang unggul dan berkualitas.