PERAN JAKSA DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI - Muhammad Hariyo Ramadhan (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, 2022)
AbstrakKorupsi merupakan suatu budaya yang sulit diubah karena melekat pada diri manusia itu sendiri yang merupakan moralitas atau akhlak. Untuk mengubah dan memperbaiki semua itu diperlukan cara-cara untuk mencari dan mengatasi penyebab-penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Penyebab utama adanya korupsi berasal dari diri masing-masing individu dan untuk mengatasinya diperlukan penyusunan akhlak yang baik dalam diri manusia itu sendiri. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa” (extra ordinary enforcement). Bagaimanakah peran jaksa dalam upaya pengembalian kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi dan Bagaimanakah hambatan jaksa dalam upaya pe-ngembalian kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Peran Jaksa dalam pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana pihak kejaksaan juga memiliki wewenang untuk memulihkan kerugian negara dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Jika terdakwa tindak pidana korupsi tidak dapat membuktikan harta benda miliknya bukan diperoleh dari perbuatan tindak pidana korupsi maka hakim berwenang memutus untuk merampas harta benda tersebut untuk Negara. hal ini sebagaimana dikatakan dalam pasal 38B ayat (2) Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi: “Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara.” Jaksa hendaknya lebih teliti dan cermat dalam melakukan proses penyitaan atau penyelidikan seperti yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil korupsi berupa uang pengganti kerugian keuangan negara perlu ditingkatkan jumlahnya. Selain itu, aset/harta kekayaan pelaku perlu dirampas, disita, dan dilelang sebagai pengganti kerugian keuangan negara. Untuk itu, UU Perampasan Aset perlu dibentuk sebagai dasar hukum perampasan aset dari hasil korupsi. Kata Kunci : Peran Jaksa, Pengembalian Kerugian, Tindak Pidana Korupsi AbstractCorruption is a culture that is difficult to change because it is inherent in humans themselves which are morality or character. To change and improve all that, it is necessary to find ways to find and overcome the causes of corruption. The main cause of corruption comes from each individual and to overcome it requires the preparation of good morals in humans themselves. Corruption is a violation of social rights and economic rights of the community, so that corruption can no longer be classified as an ordinary crime but has become an extraordinary crime. So that in an effort to eradicate it, it can no longer be carried out