PRO KONTRA PENCABUTAN HAK MENDUDUKI JABATAN PUBLIK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA - Dewa Rumphas; Nasrullah; Nurlisna; Evi Oktarina (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, 2022)
Abstrak Tindak pidana korupsi di Indonesia telah masuk dalam kategori membahayakan. Persoalan bangsa yang bersifat darurat yang dihadapi Negara Indonesia dari masa ke masa dengan rentang waktu yang relatif lama belum dapat terselesaikan dengan baik, tetap saja para pelaku tindak pidana korupsi hadir di negeri ini sebagai penjajah yang menjadi musuh seluruh elemen masyarakat. Sehubungan dengan korupsi tersebut melahirkan sejumlah pelaku utama korupsi salah satunya Pejabat Publik. Pejabat mempunyai peran yang strategis untuk melakukan korupsi lewat wewenang yang melekat pada jabatan itu. Perbuatan mereka dapat mengakibatkan kebangkrutan nasional. metode penelitian yuridis normatif . Dasar hukum penjatuhan pidana tambahan berupa Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Di Indonesia dikarenakan Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan . Kata Kunci : Pencabutan , Hak , Korupsi Abstract Corruption in Indonesia has been categorized as dangerous. The nation's emergency problems faced by the Indonesian state from time to time with a relatively long time span have not been properly resolved, but the perpetrators of criminal acts of corruption are present in this country as invaders who are enemies of all elements of society. In connection with this corruption gave birth to a number of main perpetrators of corruption, one of which was Public Officials. Officials have a strategic role to commit corruption through the authority attached to the position. Their actions can result in national bankruptcy. normative juridical research method. The legal basis for imposing additional penalties in the form of revocation of the right to occupy public positions for perpetrators of criminal acts of corruption. In Indonesia, due to the revocation of certain rights only for criminal acts that are expressly stipulated by law that the crime is punishable by additional punishment.