SANKSI HUKUM PELAKU MENGUASAI TANAH MILIK ORANG LAIN TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 PRT TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KEKUASAANNYA - Roni; Sukma Andi Wijaya; Satrio Margo Utomo; M. Deri Okta Pratama; Boy Santosa (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, 2022)
Abstrak Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan pada waktu matipun masih memerlukan tanah. Menyadari pentingnya nilai dan arti penting tanah, Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam di dalam konstitusi, sebagai berikut : “Bumi dan air dan kekayaanalam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Kesadaran akan kedudukan istimewa tanah dalam alam pikiran bangsa Indonesia juga tertuang dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun1960. Salah satu penyebab terjadinya kejahatan penggelapan hak atas tanah karena dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, dimana pelaku melakukan hal ini karena terdorong oleh kebutuhan materi yang membuat seseorang ataupun pelaku tindak pidana melakukan kejahatan penguasaan tanah tanpa izin pemiliknya. Adapun salah satu penyebab terjadinya kejahatan tersebut dikarenakan dari faktor pekerjaan pelaku dimana pelaku tindak pidana melakukan pengelolaan atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan pemilik sebenarnya karena ingin melakukan usaha diatas tanah tersebut karena pelaku tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga ingin melakukan uasaha diatas tanah tersebut. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan hukum khususnya dalam hal ini mengenai kejahatan dibidang pertanahan. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dari pelaku kejahatan penggelapan hak atas tanah tersebut masih rendah, sehingga pelaku dari kejahatan tersebut tidak mempertimbangkan akibat hukum atau sanksi hukum yang akan diterima pelaku apabila melakukan perbuatannya tesebut. Agar tidak terjadinya tindak pidana pengrusakan tanah dan penyerobotan tanah masyarakat seharusnya memiliki sertifikat hak (milik) atas tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Kata Kunci : Sanski Hukum, Pelaku, Tanah Abstract This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Land is one of the important factors in human life, land is a place of settlement, a place to carry out human activities, even when they die, they still need land. Recognizing the importance of the value and importance of land, Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution defines land and natural resources in the constitution as follows: