AKIBAT HUKUM SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA YANG DITERBITKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KARENA KESALAHAN PROSEDUR PENERBITAN SK IZIN LOKASI - M. Dwi Yogananto; Mohammad Omar Braddley; Muhammad Ridho Chalik; Muhammad Farhan; Abdul Rasid; Rusmini Rusmini (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, 2023)
AbstrakIjin lokasi yaitu ijin tertulis yang diberikan kepada perusahaan atau perorangan dalam rangka memberikan pengarahan lokasi penanam modal sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah dan sekaligus sebagai ijin untuk memperoleh tanah yang diperlukan. Prosedur pemberian Hak Guna Usaha secara jelas telah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999. Terhadap perusahaan yang mendaf-tarkan hak guna usahanya tidak memenuhi prosedur pemberian izin lokasi akan berakibat hukum pembatalan sertifikat hak guna usaha sebagaimana disebutkan di atas maka berdasarkan Bagian kedua Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Rekomendasi kepada pemerintah perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan kebijakan pengambilan putusan mengenai pembatalan hak atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya. Kata kunci : Sertifikat, Hak Guna Usaha, Badan Pertanahan Nasional. AbstractLocation permit, namely a written permit given to a company or individual in order to provide directions for the location of investors in accordance with the Regional Spatial Plan and at the same time as a permit to obtain the required land. The procedure for granting usufructuary rights is clearly regulated in Article 20 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of BPN Number 9 of 1999. Companies that register their usufructuary rights do not comply with the procedure for granting location permits, which will result in the cancellation of the usufructuary certificate as stated in above, based on the second part of Article 106 of Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs Number 9 of 1999 concerning Procedures for Granting and Cancellation of State Land Rights and Management Rights, and Article 107 of Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs Number 9 of 1999 concerning Procedures for Granting and Cancellation of State Land Rights and Right to Management Recommendation to the government that there is a need for a law and implementation regulation related to the decision-making policy regarding the cancellation of land rights by the Head of the Regency/Municipal Land Office. Keywords: Certificate, Cultivation Right, National Land Agency.