PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA DEMOKRASI PANCASILA - Ninik Hasanah; Rian Hidayat; Sarbani; Andi Supriansyah; Ahmad Safei; Adi Purnama (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, 2023)
AbstrakPancasila adalah dasar Negara yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai satu kesatuan dengan UUD 1945, wajib dijadikan dasar penyelenggaraan negara dalam seluruh aspek kehidupan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 12/2011, wajib di jadikan sebagai rujukan penyusunan seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk UU Pemilu maupun UU Pilkada. Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah.Pemilihan Kepala Daerah secara langsung harus dimasukkan dalam kerangka besar untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis.Tujuan diadakannya pilkada langsung adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat berdasarkan pilihan dan legitimasi dari rakyat.Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah.Partisipasi warga dalam pemilhan diharapkan tinggi sehinggga hasil pemilihan mempunyai legitimasi kuat. Namun demikian partisipasi warga masyarakat dalam memilih harus tetap berada pada koridor kebebasan politik dan kebebasan sipilnya, tanpa takut akan intimidasi, tetap mempunyai rasa aman. Karena sistem politik demokratis ciri khasnya terletak pada tatanan demokratis yang melandasi penguasa sehingga elemen-elemen demokrasi tidak saja menjadi norma bernegara tetapi secara empirik bekerja sesuai dengan koridor demokrasi. Kata Kunci : Pancasila; Pilkada; Demokratis; Demokrasi AbstractPancasila is the basis of the State which was ratified by PPKI on August 18, 1945 as an integral part of the 1945 Constitution, which must be used as the basis for the administration of the state in all aspects of life. Pancasila as the source of all sources of law as regulated in Article 2 of Law 12/2011, must be used as a reference for the preparation of all laws and regulations, including the Election Law and the Pilkada Law. Direct elections are a tangible manifestation of the establishment of democratization in the regions. Direct regional head elections must be included in the grand framework for realizing a democratic local government. The purpose of holding direct elections is to form a strong government based on the choice and legitimacy of the people. Direct elections are a tangible manifestation of the establishment of democratization in the regions. Citizen participation in elections is expected to be high so that the election results have strong legitimacy. However, the participation of citizens in voting must remain in the corridor of political freedom and civil liberties, without fear of intimidation, and still have a sense of security. Because the democratic political system is characterized by the democratic order that underlies the rulers so that the elements of democracy not only become the norm of the state but empirically work in accordance with the corridors of democracy.