Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bangka Belitung - Andri Yanto; Nabila Azzahra; Azzura Gladisya; Mohammad Mardifa Zakirin; Muhammad Syaiful Anawar (Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2023)
Penelitian ini menggunakan metode normatif, atau dalam terminologi lain, yuridis-normatif. Ini adalah metode dengan pendekatan hukum untuk mengetahui norma-norma das sollen, dan implementasinya di das sein di masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penegakan norma, serta mencari solusi untuk mendukung reformulasi aturan agar lebih prospektif di masa depan. Analisis dilakukan dengan mencari relevansi data pendukung selama era pelaksanaan otonomi daerah di sektor pertambangan di Bangka Belitung, mengidentifikasi kelemahan kebijakan yang menyebabkan berbagai permasalahan, dan upaya solutif yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dari penelitian ini, diketahui bahwa pasca pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Bangka Belitung telah menetapkan sejumlah regulasi yang mendukung kebebasan masyarakat untuk menambang. Meski mampu memberikan keuntungan ekonomi, hal ini mengakibatkan menjamurnya penambang ilegal dan kerusakan alam yang masif. Dengan mengoptimalkan kewenangannya, pemerintah daerah dapat menghasilkan ekosistem pertambangan timah yang baik dan berorientasi pada pelaksanaan otonomi daerah yang baik.