Pelaksanaan Program Bantuan Paket Isolasi Mandiri COVID-19 melalui Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo - Mufliha, Ashfiya Ahsani; Rahayu, Dian Tri; Ningtyas, Nurul Wahyu (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021)
AbstrakSebagai dinas yang berkedudukan dibidang sosial, Dinsos P3A juga menjalankan peran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan melaksanakan program penyaluran bantuan paket pangan bagi warga di Kabupaten Ponorogo yang melakukan isolasi mandiri terkait Covid-19. Program tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menjamin gizi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri terkait pandemi Covid-19 (Kominfo, 2020). Adapun tujuan penulisan laporan adalah 1) Mengetahui pelaksanaan praktik kerja lapangan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo; 2) Meninjau pelaksanaan jalannya kerja di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo; 3) Meninjau pelaksanaan Program Bantuan Paket Pangan Isolasi Mandiri Covid-19 yang dilaksanakan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo. Hasil yang diperoleh yaitu : 1) Mekanisme Penyaluran Bantuan Kurang Efektif disebabkan penyaluran bantuan pangan isolasi mandiri Covid-19 harus melewati birokrasi yang panjang. Selama ini, Dinsos P3A Ponorogo harus memperoleh laporan pengajuan bantuan yang berasal dari masyarakat desa dimana penerima bantuan tersebut adalah masyarakat yang terinfeksi Covid-19 maupun yang mengalami kontak erat dengan penderita Covid-19 serta lingkungan warga terinfeksi. 2) Sumber daya manusia yang terbatas menyebabkan tidak semua bantuan dapat diserahkan secara langsung oleh Dinsos P3A kepada masyarakat. Disebabkan banyaknya pengajuan dari pemerintah desa mengenai bantuan pangan isolasi mandiri serta wilayah Kabupaten Ponorogo yang relatif luas, maka kebutuhan akan sumber daya manusia sebagai penyalur bantuan pangan tersebut juga membutuhkan jumlah yang banyak. Namun, terbatasnya sumber daya manusia maupun alat pengangkut menyebabkan bantuan tidak dapat disalurkan secara serentak antar desa melainkan secara bergantian dari satu desa ke desa lainnya.