KAJIAN POTENSI RETRIBUSI PARKIR DI KOTA MEDAN - Hamidun Batubara; Marwan Lubis; Muhammad Husni Malik Hasibuan (Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara, 2019)
Otonomi daerah juga mengandung arti bahwa pemerintah daerah harus mencukupi kebutuhan daerahnya dengan berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sendiri, akhirnya pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan daerahnya seoptimal mungkin melalui peningkatan pajak. retribusi daerah dan pendapatan lainnya. Dalam upaya mendapatkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat membiayai segala sektor pembangunan di pemerintah kota Medan yang begitu potensial untuk dikembangkan antara lain pajak-pajak daerah, pendapatan dari berbagai sektor ekonomi yang sampai saat ini belum begitu efektif dan efisien. Dari hasil WTP yang dilakukan di sekitar ruas jalan Kota Medan kesediaan membayar parkir untuk mobil berkisar antara Rp.500,- s/d Rp.2000,- sedangkan untuk sepeda motor antara Rp.500,- s/d Rp.1000,-. Bila di ambil 50% tile responden maka diperoleh kemauan membayar (willingness to pay (WTP) mobil sebesar Rp.1100, sedangkan untuk sepeda motor sebesar Rp.950,- Hasil survai juga menunjukan persentile kemampuan membayar (ability to pay (ATP) parkir kendaraan roda empat dan roda dua, dimana nilai persentile 50% untuk roda empat nilainya sebesar Rp.2000,-, untuk kendaraan roda dua nilainya sebesar RP.1500,-. Dari kajian yang dilaksanakan disimpulan tidak semua ruas jalan yang bisa dijadikan tempat parkir pada badan jalan, kemauan dan kemauan membayar (WTP dan ATP) dari pengguna parkir di Kota Medan masih tergolong sangat rendah, PAD dari retribusi parkir pada badan jalan akan dapat tercapai dengan adanya penetapan SRP yang jelas dan penataan manajemen perparkiran di kota Medan yang baik. Dari kajian potensi restribusi parkir yang dilaksanakan untuk zona lahan parkir pada badan jalan yang sebanyak seratus lima (105) ruas jalan di Kota Medan diperoleh PAD sebesar dua puluh satu milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah per tahun (Rp. 21.168.000.000,-/ tahun) dengan diberlakukannya tarif parkir tiga ribu rupiah (Rp. 3000,-). Berdasarkan jumlah parkir yang ada dari nilai WTP/ATP sebesar dua ribu rupiah (Rp.2000,-) potensi restribusi parkir hanya mencapai empat belas milyar seratus dua belas juta rupiah (Rp. 14.112.000.000,-).