ARGUMENTASI HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 29/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. TERHADAP KASUS PERDAMAIAN KEMBALI PADA PROSES KEPAILITAN - Jimmy Anthony; Ning Adiasih (Faculty of Law, Trisakti University, 2022)
Landasan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah utang, yang sudah jatuh tempo, bisa ditagih serta wajib dibayar. Tinjauan yuridis PT. Hanson International, Tbk. dalam perkara permohonan PKPU nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diputus pailit, setelah proposal perdamaian ditolak para kreditor. Namun debitor pailit mengajukan kembali proposal perdamaian. Setelah diadakan kembali voting dengan tata cara permohonan pernyataan pailit, pengadilan niaga memutus damai (homologasi) atas perkara tersebut. Sehingga dalam 1 (satu) perkara yang sama yaitu nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. terdapat 2 (dua) putusan akhir yang berbeda, yaitu putusan tertanggal 12 Agustus 2020 dan putusan tertanggal 18 Februari 2021. Upaya perdamaian kembali pada proses kepailitan yang berasal daripada permohonan PKPU (Bab III UU Kepailitan dan PKPU), namun menggunakan ketentuan permohonan pernyataan pailit (Bab II UU Kepailitan dan PKPU). Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang menarik asas-asas dalam putusan pengadilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari pertimbangan hakim yang dikaji. Hakim ketika merumuskan serta memutuskan perkara wajib menggunakan penalaran hukum yang sistematik serta lengkap peristiwa dan fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan kaidah hukum baik terhadap hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi, teori hukum, dan lain-lain, berlandaskan metode penalaran hukum yang selaras saat penyusunan pertimbangan hukum terhadap putusan hakim tersebut. Argumentasi hakim dalam perkara tersebut menggunakan sistem pembuktian berlandaskan undang-undang dengan positif (positief wettelijk bewijstheorie) serta berpotensi mengakibatkan sesat pikir atau logical fallacy yang berdampak yuridis terjadinya ketidakpastian hukum. Kata kunci: argumentasi hukum, hukum kepailitan, pkpu, perdamaian kembali