PERANAN OJK TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM - Diffa Ayu Nindyatami Savitri; Siska Puspitasari; Clara Arneta Maharani (Pusat Riset dan Inovasi Nasional, 2023)
Pemerintah menerbitkan UU tentang OJK untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar berkomitmen untuk menindaklanjuti lembaga keuangan yang tidak dapat diandalkan oleh anggota mereka, yang berdampak negatif pada anggota terutama mereka yang kurang memahami dan memahami lembaga keuangan yang baru didirikan. Mereka tidak memperhatikan dasar-dasar operasi lembaga keuangan tetapi hanya teriming-iming oleh balas jasa yang tinggi.Metode penulisan studi ini melakukan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian ini berasal dari studi pustaka yang menggunakan data sekunder dan didokumentasikan dengan cara yang sesuai. Data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan sumber pendukung dan pelengkap lainnya, seperti artikel website.Dalam hal ini, pengawasan dan perizinan usaha koperasi yang modelnya terbatas dari, oleh, dan untuk anggota saja atau koperasi close-loop, akan berada di bawah kewenangan Kemenkop UKM. Artinya, pengawasan OJK pada koperasi open-loop itu baru akan efektif dimulai dua tahun setelah UU P2SK diundangkan atau Januari 2025. Hal ini diharappkan agar dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) supaya menjadi pengawas koperasi open-loop.