Analisis Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020 - Nuansa Falsafia (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022)
Abstract: The Sleman District Court has the highest number of juvenile criminal cases in 2020 compared to four other district courts located in the Special Region of Yogyakarta. In the case of imposing criminal sanctions on children, the judge must pay attention to the juridical and non-juridical considerations contained in the Social Inquiry Report (LITMAS). Several studies stated that judges didn’t heed LITMAS so that the number of children who were subject to sanctions was quite large. Authors want to know the provisions of the laws and regulations governing the use of LITMAS and are the recommendation in LITMAS applied by the judge in imposing criminal sanction on childern, especially in the Sleman District. The results of this study is 1) the regulation regarding the use of the Social Inquiry Report in the trial has not been clearly regulated, but there are several laws and regulations that mention the LITMAS; 2) in imposing criminal sanctions on children, judges do not always use the recommendations contained in the Social Inquiry report.Abstrak: Penulis ingin menelisik mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atau yang disebut LITMAS dan apakah hakim menerapkan rekomendasi LITMAS dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya di Pengadilan Negeri Sleman. Pengadilan Negeri Sleman merupakan pengadilan negeri dengan jumlah perkara pidana anak terbanyak pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan empat pengadilan negeri lainnya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, hakim haruslah memperhatikan pertimbangan yuridis dan juga non-yuridis yang terdapat dalam LITMAS. Beberapa penelitian menyebutkan terdapat hakim yang tidak mengindahkan LITMAS sehingga jumlah anak yang diberi sanksi pidana cukup banyak. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah kepustakaan dan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitian ini ialah: 1) pengaturan mengenai penggunaan laporan LITMAS dalam persidangan memang belum diatur secara jelas, namun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebutkan LITMAS diantaranya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat; 2) dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, hakim tidak selalu menggunakan rekomendasi yang terdapat dalam laporan LITMAS dikarenakan laporan Litmas bukanlah satu-satunya bahan pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap ABH.