SISTEM PENDAFTARAN TANAH MENURUT HUKUM POSITIF NASIONAL - Moh. Akli Suong (Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai, 2021)
Tanah merupakan kebutuhan mendasar setiap subyek hukum. Keberadaan tanah dan hubungannya dengan subyek hukum harus mendapatkan status hukum agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah menjadi dasar hukum pertanahan nasional dan sistem pendaftaran tanah untuk dapat memberikan kepastian hak atas tanah yang tentunya memberikan perlindungan hukum hak atas tanah. Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenal dua sistem pendaftaran tanah. Pertama, disebut dengan model pendaftaran akta atau