Gambaran Pelaksanaan Kodefikasi Penyakit Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan dan Doa Kota Bengkulu - Hari Hersandi; Deno Harmanto (Perkumpulan Dosen Muda Bengkulu, 2023)
Pendahuluan: Pengkodingan berkas rekam medis pasien rawat inap BPJS dan berkas rekam medis pasien rawat inap non BPJS belum dilaksanakannya secara. Pengokdingan berkas rekam medis pentng dilakukan karena digunakan untuk mengindeks pencatatan penyakit, masukan bagi sistem pelaporan diagnosis medis, memudahkan proses penyimpanan danpengambilan data terkait diagnosis karakteristik pasien dan penyedia layanan, bahan dasar dalam pengelompokan DRG’s (diagnostic related groups) untuk sistem penagihan pembayaran biaya pelayanan, pelaporan nasional dan internasional. Penelitian ini mengetahui gambaran pelaksanaan kodefikasi Penyakit pasien rawat inap di rumah sakit umum daerah harapan dan doa kota Bengkulu. Metode: yang dilakukan adalah Obseravasi. Pengumpulan data menggunakan data sekunder. Jumlah sampel adala 85 BRM yakni: 50 BRM pasien BPJS dan 35 BRM pasien Non BPJS (umum). Hasil dan Pembahasan: Diketahui bahwa berkas rekam medis pasien rawat inap BPJS yang tidak terdapat kode diagnosis penyakit sebanyak 34 (68%) berkas rekam medis sedangkan berkas rekam medis yang terdapat kode diagnosis penyakit sebanyak 16 (32%). BRM pasien rawat inap Non BPJS (umum) yang tidak terdapat kode diagnosis penyakit sebanyak 20 (57,14%) BRM. Sedangkan BRM yang terdapat kode diagnosis penyakit sebanyak 15 (42,85%). Kesimpulan: Berdasarkan hasil observasi terhadap 50 BRM pada pasien rawat inap BPJS di RSHD Kota Bengkulu terdapat 34 (68%) BRM yang tidak memiliki kode diagnosis dan 16 (32%) BRM yang memiiki kodediagnosis. Berdasarkan observasi terhadap 35 BRM, terdapat 20 (57,14) BRM yang tidak memiliki kode diagnosis dan 15 (42,85) BRM yang memiliki kode diagnosis ABSTRACTIntroduction: Coding of medical record files for inpatients with BPJS and medical record files for non-BPJS inpatients has not been implemented properly. Coding of medical record files is important because they are used to index disease records, input for medical diagnosis reporting systems, facilitate the process of storing and retrieving data related to the characteristics of the diagnosis of patients and service providers, basic materials in classifying DRG's (diagnostic related groups) for billing systems for payment of service fees, national and international reporting. This study describes the implementation of inpatient disease codification at the Harapan and Doa area general hospital in the city of Bengkulu. Method: what is done is Observation. Data collection uses secondary data. The number of samples is 85 BRM namely: 50 BRM BPJS patients and 35 BRM Non BPJS patients (general). Results and Discussion: Recognition that 34 (68%) of the medical record files of BPJS inpatient patients did not contain a disease diagnosis code, while 16 (32%) of medical record files contained a disease diagnosis code. Non-BPJS (general) inpatient BRM for which there were no disease diagnosis codes was 20 (57.14%) BRM. Meanwhile, 15 (42.85%) Conclusion: Based on the results of observations of 50 BRM in BPJS inpatients at the Bengkulu City Hospital, there were 34 (68%) BRM who did not have a diagnosis code and 16 (32%) BRM who had a diagnosis code. Based on observations of 35 BRMs, there were 20 (57.14) BRMs who did not have a diagnosis code and 15 (42.85) BRMs who had a diagnosis code