REVIEW OF ISLAMIC LAW ON DEFAULTS IN WORKING AGREEMENTS FOR PERMANENT LECTURERS AT WEST JAVA PRIVATE RELIGIOUS UNIVERSITIES (PTKS) - Hisam Ahyani; Memet Slamet; Naeli Mutmainah (Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo, 2021)
Introduction/Main Objectives: This study aims to determine the concept of default carried out by lecturers and private religious colleges (PTKS) in terms of Islamic law perspective.Background Problems: There are defaults in a number of private religious universities in West Java Province who violate the agreement, one of which is a permanent lecturer at PTKS West Java, who has not implemented the Tridharma of Higher Education. So that in default, rights or obligations come from the contract or agreement of the parties who break the promise, both from the university, as well as the permanent lecturers of PTKS.Novelty: In this study, no one has examined the concept of Default in terms of Islamic Law perspective on default or broken promises made by permanent lecturers at PTKS West Java.Research Methods: The approach in this research is normative and empirical juridical. The sources of legal materials that the authors use are primary, secondary and tertiary sources of legal materials. Data obtained from data sources in the field (Field research), in the form of interviews, and documentation.Finding/Results: The findings show that the concept of Default is viewed from the perspective of Islamic Law on default or broken promises made by Permanent Lecturers at PTKS West Java, including Dharuriyat, Hajiyat, Tahsiniyat in nature.Conclusion: First, Default has an element of Dharuriyat goals, namely maslahat which is primary in nature, where human life is very dependent on it, both aspects of diniyah or religion as well as aspects of a worldly nature. Second, it contains elements of Hajiyat, which is a secondary benefit, which is needed by humans to make life easier and eliminate difficulties and difficulties. The third contains the Tahsiniyat element, namely maslahat which is a muru'ah or moral demand, it is intended only for good and glory. If this maslahat does not exist, it will not damage or complicate human life. Pendahuluan / Tujuan Utama: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsep Wanprestasi yang dilakukan oleh Dosen dan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKS) ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Latar Belakang Masalah: Wanprestasi di sejumlah Perguruan tinggi keagamaan swasta di Provinsi Jawa Barat ada yang melakukan pelanggaran perjanjian salah satunya Dosen Tetap di PTKS Jawa Barat, belum melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Sehingga di dalam wanprestasi, hak atau kewajiban berasal dari kontrak atau kesepakatan para pihak ada yang ingkar janji, baik dari pihak Perguruan Tinggi, maupun pihak Dosen Tetap PTKS. Kebaruan: dalam penelitian ini belum ada yang meneliti terkait Konsep Wanprestasi ditinjau dari perspektif Hukum Islam terhadap wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Dosen Tetap di PTKS Jawa Barat. Metode penelitian: Pendekatan dalam Penelitian ini yaitu yuridis normative dan Empiris. Sumber bahan hukum yang penulis gunakan adalah sumber bahan hukum primer, skunder dan tersier. Data diperoleh dari sumber data di lapangan (Field research), berupa wawancara, dan dokumentasi. Temuan / Hasil: Hasil temuan menunjukan bahwa Konsep Wanprestasi ditinjau dari perspektif Hukum Islam terhadap wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Dosen Tetap di PTKS Jawa Barat diantaranya Wanprestasi yang sifatnya Dharuriyat, Hajiyat, Tahsiniyat.Kesimpulan: Pertama, Wanprestasi memiliki unsur tujuan Dharuriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah atau agama maupun aspek yang sifatnya duniawi. Kedua, mengadung unsur Hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Ketiga mengadung unsurTahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah atau moral, hal ini dimaksudkan hanya untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika maslahat ini tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia Al-Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr, 1986. Anshori, Abdul Ghofur. Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018. Elliot, Catherine, and Frances Quinn. Tort Law. Harlow: Pearson Education Limited, 2003. Fauzi. Sejarah Hukum Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018. Hatta, Sri Gambir Melati. Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia. Bandung: PT. Alumni, 1997. Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayu Media, 2005. Lakshminath, A., and M Sridhar. Ramswamy Iyer 's The Law of Tort. New Delh: Butterworths, 2003. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta : Prenada Media, 2005. Muhajir, Neong. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Yake Sarasin, 1996. Narbuko, Cholid, and Achmadi Abu. Metode Penelitian. Jakarta : Bumi Aksara, 2001. Artikel Jurnal Asnani, M. S., & Irwansyah, I. (2021). Implementasi peraturan daerah kota kendari nomor 14 tahun 2007 tentang pelayanan terpadu berbasis gender terhadap pemenuhan hak-hak perempuan korban kdrt. At-Tanwir Law Review, 1(1), 22–42. https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/625 Fitri, Wardatul.