Pengembangan Pertanian dalam Mengurangi Ketimpangan Desa-Kota Menuju Penguatan Ekonomi Jawa Barat: Agricultural Development In Reducing Rural-Urban Inequality Towards Strengthening The Economy Of West Java - Dahri Tanjung; Agit Kriswantriyono; Yulia Puspadewi Wulandari; Didik Suharjito; Yeti Lis Purnamadewi (Center for Alternative Dispute Resolution and Empowerment (Care), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, IPB, 2023)
Salah satu permasalahan pembangunan ekonomi Jawa Barat saat ini adalah masih tingginya ketimpangan yang terjadi antara pembangunan ekonomi di perkotaan dan pedesaan. Tahun 2022 terdapat 3.285 rural/desa dan 2.672 urban/perkotaan di Jawa Barat. Ada sebanyak 4,07 juta (7,98%) penduduk miskin di Jawa Barat, yang menyebar di pedesaan sebanyak 1,03 juta (9,75%) lebih tinggi daripada jumlah penduduk miskin di perkotaan yang sebanyak 3,02 juta (7,52%). Ketimpangan ini penting untuk segera diatasi, karena telah menjadi penyebab terus meningkatnya urbanisasi dari tahun ke tahun. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengembangan potensi ekonomi sektoral perdesaan untuk penguatan pembangunan ekonomi dan kehidupan yg berkelanjutan. Metode penelitian yang dilakukan adalah survey lapang ke beberapa desa di wilayah up-land-dan low-land Jawa Barat. Data primer dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode Sustainable Lifelihood Approach (SLA). Metode ini akan menilai perbedaan akses masyarakat pada aset: (1) aset sumberdaya alam (SDA), (2) sumber daya manusia (SDM), (3) sumberdaya ekonomi/finansial, (4) sumberdaya fisik/infrastruktur, dan (5) aset sumberdaya sosial. Hasil penelitian menunjukkan peran penting dari sumberdaya alam di pedesaan (pertanian dan laut). Sehingga pemanfaatannya menjadi potensi utama pendorong ekonomi desa. Namun keterbatasan pengetahuan dan keahlian SDM masih menjadi penghambat pengembangannya. Pada sisi sistem agribisnis, sumberdaya finansial seperti permodalan masih menjadi kendala bagi produsen. Peran pedagang perantara/agen/perusahaan menjadi sangat penting. Sementara peran pemerintah desa masih minim terkait pengembangan produk, lebih banyak peran pemerintah kota/Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Peran BUMDES terhadap pengembangan produk unggulan desa juga terbilang minim. Dari sisi tipologi desa, wilayah dengan ciri lowland lebih kondusif dalam pengembangan agribisnis pertanian dilihat berdasarkan indikator SDM, SDI dan SDE. Sementara desa dengan tipologi upland cenderung kondusif berdasarkan indikator SDA dan SDS. Dengan demikian implikasi penelitian ini adalah: diperlukannya peningkatan potensi SDM agar mampu meningkatkan kualitas usaha tani yang lebih professional; diperlukannya peningkatan infrastruktur pendukung pengembangan komoditi unggulan di desa; serta diperlukannya dukungan pemerintah desa dengan pendampingan kepada pelaku usaha.