BIAS MEDIA DALAM PEMBERITAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (Analisis Ekonomi Politik Media dalam Pemberitaan Undang-Undang Cipta Kerja di Harian Kompas dan Kompas.id pada Periode 19 Oktober 2019 – 5 November 2020) - Nyoman Bagus Wibisana; S Rouli Manalu; Triyono Lukmantoro (Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Diponegoro, 2023)
Media massa memiliki peran untuk menginformasikan kepada publik tentang kebijakan publik karena mereka tidak terlibat secara langsung dalam proses pembentukan kebijakan. Dalam proses mediasi realita tersebut, media massa memiliki standar performa media yang perlu ditegakkan dalam proses menginformasikan berita sesuai dengan kepentingan publik. Namun, media massa tidaklah merefleksikan realita apa adanya, melainkan mereka mengonstruksi realita yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Dari pendekatan ekonomi politik kritis media, media massa dilihat dipengaruhi secara struktural oleh ketimpangan kekayaan dan kekuasaan di masyarakat sehingga berita dapat bias terhadap kepentingan kelas penguasa. Menggunakan Model Propaganda oleh Herman dan Chomsky sebagai kerangka teori, penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana media massa, spesifiknya Kompas, memberitakan kebijakan UU Cipta Kerja. Menggunakan metode analisis isi kualitatif untuk menganalisis 543 artikel Harian Kompas dan Kompas.id, peneliti menemukan bahwa, di sisi narasumber dan bingkai, pola pemberitaan mengindikasikan adanya pluralitas daripada bias pemerintah dan pebisnis. Di sisi ideologi ekonomi, peneliti menemukan terdapat batasan dalam diskusi ekonomi dan ketenagakerjaan yang mengindikasikan adanya bias pemerintah dan pebisnis. Kontradiksi tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan dipenuhi dengan kompleksitas, kontestasi, dan ambivalensi daripada pandangan instrumental yang melihat berita secara statik dan deterministik akan menguntungkan kelas penguasa. Maka, peneliti menemukan aspek kebaruan dalam penelitian performa media, spesifiknya dalam memberitakan kebijakan publik, menggunakan pendekatan ekonomi politik kritis media.