PERUBAHAN POLITIK HUKUM PEMBERIAN HAK PRIORITAS KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM KEGIATAN EKSPLORASI MINERAL DAN BATU BARA - Dyah Ayu Putri Fatimah; Hari Prasetiyo (Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, 2023)
Kurangnya pemberian hak prioritas regulasi kepada BUMN dalam hal kegiataneksplorasi pertambangan, baik pertambangan mineral, gas, mapun batubaradalam UU No. 4 Tahun 2009. Setelah dikeluarkan UU No. 3 Tahun 2020yang menggantikan UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineraldan batubara, dalam undang undang tersebut pemerintah memberikanbeberapa hak prioritas dalam mengeksplorasi minerba yang hanya diberikankepada perusahaan BUMN. Pemerintah memberikan beberapa kebijakanyang tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2020 yang bersifat menguatkan BUMNdidasarkan pada amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: Bumi danair dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dandipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Beberapa perusahaanBadan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pertambangan mineraldan batubara yaitu: PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Bukit AsamTbk. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai: Hak-hak prioritas yang diberikannegara untuk bumn, analisa arah kebijakan hukum dengan tinjauan yuridis,dan implikasi sebelum dan sesudah hak prioritas diberikan