Peningkatan Pemahaman Penyidik BPOM dan Strategi dalam Pengawasan Post Border: RIA Framework - Tofa Apriansyah; Khusnul Khotimah; Adis Imam Munandar (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2020)
Potensi ancaman masuknya Obat dan Makanan tanpa izin edar masih menunjukan menunjukan dominasi yang mengkhawatirkan, dengan rata-rata per-tahun sebesar 70,5% dari 13 jenis perkara Obat dan Makanan pada periode tahun 2015-2017. Pemahaman PPNS BPOM menjadi krusial pada fungsi penindakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman PPNS BPOM dan memformulasikan strategi yang tepat dalam pengawasan post border. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan metode survei dan studi kasus. Regulatory Impact Analysis (RIA) Framework digunakan sebagai pola pikir dengan pendekatan analisa intelijen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman PPNS BPOM masih harus ditingkatkan hingga diperoleh pemahaman yang sama dan merata di seluruh Indonesia. Asimetris informasi antar BPOM dan DJBC dihilangkan dengan melakukan pelatihan bersama. Kesadaran akan pentingnya kerjasama dengan DJBC dan kebutuhan informasi sebelum Obat dan Makanan keluar dari kawasan pabean menunjukan perlunya langkah strategi kolaborasi pengawasan post border. Pertukaran informasi intelijen merupakan strategi prioritas pengawasan post border yang dapat dibangun dari kolaborasi BPOM dan DJBC. Potential threat of non-registered entry of imported Drug and Food showed alarming domination, with an average annual rate of 70.5% of 13 types of Drug and Food cases in the 2015-2017 period. Understanding of Indonesian-FDA investigator is crucial in the enforcement function. This study aims to analyze the understanding of Indonesian-FDA investigator and formulate an efficient and effective control strategy. The study uses a mixed-methods approach using survey methods and case studies. The Regulatory Impact Analysis (RIA) Framework is used as a mindset with an intelligence analysis approach. The results show that the understanding of Indonesian-FDA investigators still needs to be improved so that an understanding is equal and evenly distributed throughout Indonesia. Asymmetric information between Indonesian-FDA and DGCE is eliminated by conducting joint training. Awareness of the importance of collaboration with DGCE and the need for information before Drug and Food leave the customs area shows the need for collaborative post-border surveillance strategic steps. The exchange of intelligence information is a priority strategy for post border control that can be built from the collaboration of Indonesian-FDA and DGCE.