IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN GEMPA BUMI LOMBOK 2018 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT - Abdul Rahman; Murtir Jeddawi; Mansyur Mansyur; Layla Kurniawati (Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN, 2023)
Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penanganan Gempa Lombok 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana, penanganan gempa Lombok 2018 masih belum optimal dengan banyaknya korban jiwa yang meninggal, dan rusaknya infrastruktur rumah, sarana ibadah, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana ekonomi, gedung perkantoran, jembatan, tanggul, pertokoan dan sebagainya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik dari M.S Grindle (1980) tentang isi dan konteks kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) implementasi kebijakan Penanganan Gempa Lombok Tahun 2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah memuat ketentuan yang dapat mendorong pemenuhan enam target secara optimal, namun dalam pelaksanaannya, beberapa target belum dapat dilaksanakan secara optimal. 2) Model implementasi kebijakan yang direkomendasikan adalah menggunakan model implementasi Interaktion Social Responsibility (ISR) yang disebut