Analisis Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 - Sur’an Zarkasyi; Kumba Digdowiseiso (Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI), 2023)
Keuangan daerah saat ini menjadi salah satu bentuk pertanggung jawaban dan wujud dari desentraliasai keuangan maupun kewenangan dari pusat ke daerah. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisasis kinerja keuangan daerah Kabupaten Bulukumba dilihat dari rasio derajat desentraliasai fiskal, rasio ketergantunga, rasio kemandirian dan rasio efektivitas PAD. Penelitian adalah penelitia deskriptif kuantitatif terhadap kondisi keuangan pemerintah kabupaten Bulukumba periode 2016 – 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Derajat Desentraliasai Fiskal PAD masih tergolong kurang dengan rata-rata sebesar 12,50%, untuk Derajat Desentralisasi Fiskal BHPBP masih sangat kurang dengan rata-rata sebesar 1,59%, sedangkan untuk Desentralisasi FIskal Sumbangan/Hibah dan Bantuan Keuangan masih sangat kurang dengan rata-rata sebasar 7,62%. Untuk rasio kemandirian masih tergolong dalam kategori rendah sekali dengan rata-rata sebesar 15,23% sehingga berpengaruh terhadap rasio ketergantungan yang juga tergolong masih tinggi dengan rata-rata sebesar 82,89%. Dari sisi efektivatas Pendapatan daerah juga masih kurang efektif dengan rata-rata sebesar 73.32%.