KETERKAITAN HUBUNGAN ANTARA KOMUNIKASI POLITIK KEBIJAKAN DENGAN BIROKRAKSI PEMERINTAH DALAM KONTEKS KOMUNIKASI PEMBANGUNAN (Studi Kasus Regulasi Pendirian TV Komunitas) - Anisti Anisti; Roosita Cindrakasih; Fajar Kurniawan (FISIP UPNVJ, 2020)
Kehadiran lembaga penyiaran komunitas (LPK) memiliki semangat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat komunitas akan materi penyiaran. Semangat ini setidaknya tercermin dari pasal-pasal dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) yang juga mengatur masalah penyiaran komunitas. UU Penyiaran menyebutkan LPK merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya Komunikan yang loyal dan daya jangkau frekuensinya yang terbatas, menyebabkan program siarannya fokus pada informasi, pendidikan dan budaya komunitasnya. Kendala operasionalnya yaitu ijin penyelenggara penyiaran yang sulit didapatkan, anggaran dan kualitas program siaran yang terbatas. Kurangnya keberhasilan dalam penyampaian pesan menjadi penghambat berkembangnya TV Komunitas di Indonesia seperti yang disampaikan dalam teori informasi dan nonverbal dimana Teori Informasi dan Nonverbal mengemukakan bahwa bertindak sama dengan berkomunikasi. Dalam hal politik, melakukan tindakan politik sama dengan melakukan komunikasi politik. Tindakan dalam komunikasi politik dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh masyarakat yang melihatnya. Pola tindakan itulah yang kemudian dipelajari sebagai pedoman untuk menentukan tindakan komunikasi politik yang dilakukan. Pola tersebut dijadikan sebagai prediksi reaksi yang terjadi kedepannya. Merujuk pada permasalahan diatas, bahwa erat sekali keterkaitan hubungan antara komunikasi politik kebijakan dengan birokrasi pemerintah dalam konteks komunikasi pembangunan, dimana deregulasi lembaga penyiaran komunitas ini disyahkan untuk kepentingan pembangunan daerah dan pedesaan. Tetapi dalam hal sosialisasi kebijakan ini kurang dilakukan oleh pihak pemerintah, faktor birokrasi pendirian menjadi suatu hambatan. Dengan menggunakan metode Analisa Deskriptif serta teknik pengumpulan data menggunakan studi kajian pustaka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan hubungan antara Komunikasi Politik dengan Birokrasi Pemerintah dalam konteks Komunikasi Pembangunan melalui studi kasus Regulasi pendirian TV Komunitas.