PERKEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI PROVINSI LAMPUNG (Progress of Community Forest in Lampung Province) - Sanudin Sanudin; San Afri Awang; Ronggo Sadono; Ris Hadi Purwanto (Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, 2016)
ABSTRAKHutan Kemasyarakatan (HKm) di Provinsi Lampung sudah berjalan sejak 14 tahun yang lalu dengan segala dinamika dalam implementasinya. Penelitian terhadap perkembangan HKm sangat dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan HKm di Provinsi Lampung yang dibatasi pada sebaran, permasalahan dan kondisi yang diharapkan. Penelitian dilakukan pada bulan September–Desember 2014. Data dikumpulkan melalui wawancara terbuka dan semi struktur menggunakan kuesioner dan pengamatan langsung. Informasi penyebaran HKm diperoleh melalui kegiatan survai dan identifikasi terhadap semua kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi HKm dan kondisi yang diharapkan dikumpulkan melalui wawancara dengan kelompok tani dan pertemuan/sosialisasi tentang HKm yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Provinsi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan diagram tulang ikan (Fishbone Diagram) dan diuraikan secara deskriprif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HKm di Provinsi Lampung merupakan solusi terhadap permasalahan konflik pengelolaan hutan dengan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan yang telah mendorong kegiatan penggarapan kawasan hutan. HKm di Provinsi Lampung tersebar di 9 kabupaten dari 15 kabupaten/kota yang ada baik yang sudah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm), mendapatkan Penetapan Areal Kerja (PAK), maupun sedang mengusulkan PAK. Permasalahan utama dalam implementasi HKm adalah dukungan anggaran yang kurang memadai akibat HKm belum menjadi program prioritas sehingga pembinaan dan pendampingan yang dilakukan kurang maksimal. Pengembangan kelembagaan kelompok tani, lahan, dan kewirausahaan merupakan tiga kunci penting untuk mencapai tujuan HKm yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan. ABSTRACTCommunity Forest (HKm) in Lampung Province has to be 14 years of age with its dynamics on implementation. Studies on HKm progres is needed. The study aimed is to know progress of HKm especially distribution, problem and expectation condition. The study was conducted in September to December 2014 in Lampung Province. Data was collected using open ended and semi-structured questionnaire interview and direct observation. Information of HKm distribution obtained through survey and identification of districts in Lampung Province. Problem faced and expectation condition on implementation of HKm were collected through interview with farmer groups and national, provincial or district forestry offices and meeting/socialization about HKm. Data was analyzed using a fishbone diagram and descriptive. The results showed that HKm is a solution on problem of forest management conflict, community around the forest have very high dependence upon the forest, its caused forest conversion in Lampung Province. HKm (licence issues for community forest/IUPHKm, determination of community forest working area/PAK) in Lampung Province distributed on 9 of 15 districts. The main problems on HKm implementation was limited of budget support.. HKm is not a priority program so coaching and mentoring are not maximum. Development of farmer groups, land, and entrepreneurship are keys for increase of local welfare and to maintain the wholeness of forest and their functions.