KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI DAN LAUT YANG MENGIMPLIKASI TERHADAP HAK MASYARAKAT PESISIR TERNATE - Muhammad Fachrul; Ashabul Kaffi; Muhammad Fadhel; Indah Pratiwi; Nisrina Imtiyaz; Thania aurel San Virgie (Departemen Teknik Kelautan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, 2021)
AbstrakPenelitian ini didasari dari kurangnya bahkan dapat dikatakan hilangnya hak masyarakat pesisir akibat adanyakegiatan reklamasi pantai. Reklamasi pantai dan laut merupakan kebijakan negara yang dilaksanakan dalam upayamengatasi kebutuhan akan lahan yang sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin padat.Kenyataannya kebijakan reklamasi pantai dan laut selalu disertai dengan berbagai permasalahan terutamamenyangkut hukum tanah dan hak masyarakat pesisir, sering terjadi benturan antara kebijakan pemerintah dankepentingan publik, contohnya kebijakan reklamasi pantai yang oleh pemerintah merupakan kebijakan publiknamun oleh publik dipandang bertentangan dengan kepentingan publik. Permasalahan ini yang terjadi dipesisir Kota Ternate. Reklamasi pantai di wilayah pesisir Ternate bila dilihat dari teknik dasar sistem reklamasi maka pada umumnya menggunakan sistem urugan, yaitu tanggul/talud dibuat terlebih dahulu untuk melindungi lahan reklamasi dari hempasan ombak. Sistem reklamasi urugan yang dilakukan di pesisir Kalumata, pada kenyataan dilapangan belum dilakukan sesuai dengan dengan teknik-teknik reklamasi yang baik, sehinggga memberikan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan pesisir Kalumata yang berdampak juga terhadap hak-hak masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan.Kata Kunci: kebijakan reklamasi pantai dan laut, hak masyarakat pesisir ternate, SENSISTEK