Upaya Menanggulangi Tindak Pidana dan Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penimbunan Beras (Studi pada Polres Serdang Bedagai) - Tantri Suherli; Dani Sintara (Information Technology and Science (ITScience), 2023)
Dalam negara Indonesia, beras adalah bagian dari hak asasi yang tidak boleh dikesampingkan, karena beras adalah bagian dari kebutuhan paling mendasar yang harus terpenuhi, akan tetapi pada saat ini banyak bermunculan pihak-pihak penjual beras yang melakukan kecurangan dengan melakukan penimbunan beras yang mana tindakannya itu dimaksudkan agar dia memperoleh keuntungan sebesar-besarnya Rumusan Masalah dalam penelitian ini terdiri dari. Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, sedangkan data penelitian diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier yang menggunakan metode penelitian pustaka (Library Research) juga metode penelitian lapangan (Field Research) Pengaturan mengenai larangan sekaligus ancaman hukum bagi pelaku usaha penimbun pangan atau pelaku usaha yang menyimpan pangan pokok seperti beras melebihi jumlah maksimal sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Satgas pangan dan Ditreskrimsus berperan sebagai aparat penegak hukum untuk penindakan hukum secara Bersama-sama dengan penyidik pegawai negeri sipil instansi terkait Kasus tindak pidana penimbunan beras memiliki kendala untuk pemberantasaannya diantaranya Skala Monopoli alamiah mafia beras pada tingkat distributor, dan mekanisme pasar yang tidak terkontrol.