PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA - Beniharmoni Harefa (Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University, 2017)
Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, anak sebagai penyalahguna narkotika, menjalani proses peradilan pidana. Sebagai pihak yang rentan dalam proses peradilan pidana, maka meski menjalani proses peradilan, kiranya anak tetap harus mendapat perlindungan. Bagaimana bentuk perlindungan serta apa faktor yang menjadi penghambat upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana, menjadi pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Metode yang digunakan yakni metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan perundang-undangan teknis lainnya yang berkaitan tentang anak sebagai penyalahguna narkotika. Upaya perlindungan pada anak sebagai penyalahguna narkotika, dilakukan melalui upaya diversi, bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal ke peradilan pidana non formal. Perlindungan lainnya dengan pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika. Faktor penghambat, pertama, kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, kedua, kurangnya pemahaman masyarakat dan ketiga, kurangnya fasilitas khususnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia.In the Indonesian juvenile justice system, children of drug abusers undergo trial. As a vulnerable person in the criminal justice system, then despite the judicial process, presumably the child should still be protected. How the form of protection as well as what factors are inhibiting legal protection of the child as a narcotics abuser in the criminal justice system, the question that will be discussed in this study. The method used is normative juridical research method, that is research on secondary data. The legal protection to the children of narcotics abusers in Indonesia is regulated in the Act No. 11 of the Year 2012 on Juvenile Justice System, the Act No. 35 of 2009 on Narcotics, and the Act No. 17 of the Year 2016 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 on the Second Amendment to the act No. 23 of 2002 on Protection of Children, as well as other technical regulations relating to narcotics abuser children. Protection efforts on children of drug abusers are carried out through surveillance, prevention, treatment, and rehabilitation. Diversion efforts, aim to prevent children from formal juvenile justice processes to non-formal juvenile justice. Factors inhibiting the legal protection of drug abuser children are, firstly, the lack of understanding of the law enforcement from the officers; secondly, the lack of understanding of the community; thirdly, the lack of facilities, especially in remote areas of Indonesia.