EMPOWERING COMMUNITY THROUGH DIRECT ELECTION - Awang Anwaruddin1 (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, 2005)
Era baru pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia telah dimulai awal Juni 2005 lalu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Melalui pilkada ini masyarakat setempat secara langsung dapat memilih calon pemimpin mereka. Sampai akhir tahun 2005, pemerintah merencanakan untuk menyelenggarakan 225 pilkada serupa untuk memilih 10 gubernur, dan 215 bupati dan walikota, atau 450 pilkada selama dua tahun di seluruh negeri.Masih terlalu awal untuk mengatakan bahwa keberhasilan pilkada langsung di Kutai Kertanagara akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Kita tahu, bervariasinya karakteristik antar daerah di Indonesia dapat berdampak pada perbedaan etnik dan budaya masyarakatnya. Konflik terbuka di antara pendukung para kontestan di suatu daerah penyelenggara pilkada karena alas an tertentu mungkin tidak akan terjadi di daerah lain. Namun demikian, ketimpangan electoral semacam itu diharapkan tidak akan mengurangi nilai-nilai demokratis di balik pilkada langsung. Di antara yang sangat berharga adalah kebebasan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk memilih sendiri pemimpin daerah secara langsung. Kebebasan semacam ini merupakan pintu gerbang menuju keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menjadi dambaan kita semua.