Penerapan Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah - M Slamet Turhamun*; Wira Franciska; Anriz Nazarudin Halim (Universitas Syiah Kuala, 2023)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum acara perdata dalam hal bagaimana penerapan lembaga perdamaian dan substansi akad yang dapat mendukung terjadinya perdamaian di dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya pada gugatan pemenuhan kewajiban akad pembiayaan Al Musyarakah di Pengadilan Agama Purbalingga. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh dinamisasi ekonomi syariah di Indonesia yang dalam realitasnya saat ini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Serta dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dalam muatan terpentingnya menambah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah sebagai kewenangan baru yang substansinya berbeda dengan kewenangan yang selama ini ditangani oleh Pengadilan Agama. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif; Penelitian ini dilakukan dengan membuat deskripsi masalah aktual, mencarikan pemecahannya setelah mengadakan konsultasi secara kritis pada perangkat-perangkat norma hukum positif yang ada; Sumber data terdiri dari data sekunder yang didukung oleh data primer; Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian yang dikelompokkan berdasarkan kualifikasi dan kemudian disusun secara sistematis; Metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya pada sengketa akad pembiayaan Al Musyarakah yang telah diputus saat ini, menerapkan lembaga perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR. Prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ternyata tidak merupakan keharusan untuk dilaksanakan pada peradilan agama, sehingga belum diterapkan pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. Kemudian substansi akad yang didasarkan pada ketentuan agama/syariah mempunyai pengaruh spiritual kepada para pihak yang mengadakan akad untuk melaksanakan isi perjanjiannya itu, sehingga dapat mendukung terjadinya kesepakatan mengahiri sengketa secara damai. Hal tersebut juga menunjukkan adanya kaitan yang erat antara hukum perikatan (yang bersifat hubungan perdata) dengan prinsip kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama Islam.