Sistem Peradilan Pidana Dalam Kerangka Kebijakan Kriminal dan HAM - Hadi Hanuring; Hanuring Ayu*; Adhi Luhur Wicaksono (Universitas Syiah Kuala, 2023)
Indonesia sesuai amanat konsitusinya dalam undang undang dasar 1945 menjadikanya sebagai negara Hukum. Secara umum Hak Asasi Manusia sering sekali terdengar di telinga kita tentang Pelanggaran-pelanggaran HAM yang membuat kita prihatin tentang semua yang terjadi, sehingga perlunya kita tahu lebih jelas tentang hak asasi manusia. Maka darisitulah bisa ditarik benang merah bahwa dalam hukum pidana kita akan dihadapkan bahwa dia memiliki suatu sistem pada tatanan praktinya yang biasa disebut sebagai sistem peradilan pidana dan bagaimana kebijakan kriminal yang tercantum didalamnya. Dengan demikian kita perlu mengetahui bagaimanakah sistem peradilan pidana dalam kerangka kebijakan kriminal dan HAM yang ideal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, karena di dalamnya mengkaji sebuah norma, kaidah dan aturan perundang undangan. Dengan demikian Proses Sistem peradilan pidana dalam kerangka kebijakan kriminal dan HAM ini menjelaskan bahwa adanya supremasi hukum itu penting. Dengan adanya hal tersebut, eksistensi peradilan pidana akan semakin membaik dengan selalu mengacu kepada asas-asas yang menjadi dasar diberlakukanya proses peradilan di lapangan.