ANALISIS KESESUAIAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU DOMPAK DENGAN KONDISI EKSISTING BANGUNAN (Studi Kasus: Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau) - Puteri Rizqi Amelia; Mussadun Mussadun (Diponegoro University, 2015)
Evaluasi merupakan bagian penting dalam sebuah perencanaan. Pulau Dompak menjadi salah satu pulau yang direncanakan sebagai kawasan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau perlu evaluasi rencana mengingat rencana yang dibuat pada tahun 2007 tidak sesuai impelementasinya. Selain itu, rencana detil kawasan yang dibuat ternyata terdapat ketidaksesuaian dengan RTRW Kota Tanjungpinang. Evaluasi ini berguna untuk mengukur sejauh mana perubahan antara dokumen rencana dan kondisi di lapangan yang terjadi di Pulau Dompak. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perbedaan antara rencana dan kondisi lapangan yang terjadi di Pulau Dompak, Kepulauan Riau. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif dan analisis skoring. Secara fisik, masyarakat menilai kesesuaian di Pulau Dompak tergolong sesuai dengan skor 33,80, perencana menilai cukup sesuai dengan skor 28,4, dan pemerintah menilai cukup sesuai dengan skor 28,1. Berdasarkan sosial dan ekonomi, masyarakat menilai kurang sesuai dengan skor 12,98, perencana menilai tidak sesuai dengan skor 10,13, dan pemerintah menilai kurang sesuai dengan skor 11,77. Sesuai aspek kelembagaan, masyarakat menilai sesuai dengan skor 8,24, perencana menilai kurang sesuai dengan skor 6,625, dan pemerintah menilai kurang sesuai dengan skor 6,59. Secara keseluruhan, aspek fisik dinilai cukup sesuai dengan skor 30,1, aspek sosial dan ekonomi dinilai cukup sesuai dengan skor 11,62 dan aspek kelembagaan dinilai cukup sesuai dengan skor 7,151. Namun terdapat beberapa hal yang tidak sesuai antara rencana detail, RTRW dan kondisi eksisting. Terdapat bangunan yang direncanakan dan dibangun di kawasan ruang terbuka hijau, pengembangan ekonomi yang belum terstruktur dan banyaknya peraturan yang tumpang tindih. Berdasarkan ketidaksesuaian ini maka perlu adanya pengaturan pemerintah untuk memberikan ketegasan dalam implementasi rencana di lapangan dan melakukan perbaikan dalam rencana detil yang mengacu pada RTRW.