BENTUK-BENTUK KEMITRAAN PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM UPAYA KEBERLANJUTAN PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (STUDI KASUS: KABUPATEN KENDAL DAN KOTA PEKALONGAN) - Mardatilla Septiani Rahajeng; Asnawi Manaf (Diponegoro University, 2015)
Salah satu program pemerintah yang dicetuskan untuk mengatasi masalah tersebut adalah Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Sejak tahun 2008, program PLPBK sudah dilaksanakan pada 185 desa/kelurahan di Jawa Tengah tidak terkecuali pada Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan yang merupakan duta program PLPBK dan dianggap baik dalam menjalankan PLPBK.Upaya implementasi dan keberlanjutan program serta kolaborasi/kemintraan tentunya tidak bisa dilakukan secara mandiri, peran swatsa dan pemerintah sangat diperlukan agar tercipta keberhasilan pengembangan kawasan yang telah direncanakan. Salah satu kendala dalam keberlanjutan program adalah masalah finansial.upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menjalin kemitraan. Namun dalam implementasi belum diketahui sejauh mana bentuk – bentuk kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam keberlanjutan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan. Oleh karena itu, muncul pertanyaan yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu “Bagaimana bentuk-bentuk kemitraan sektor pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya keberlanjutan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan?” Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggali bentuk-bentuk kemitraan sektor pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya keberlanjutan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Berdasarkan analisis yang dilakukan, didapatkan dilapangan bahwa bentuk – bentuk kemitraan dibagi menjadi empat yaitu bantuan fisik, bantuan uang, bantuan program dan bantuan dalam event-event. Selain itu juga proses dari kemitraan yang ada terbagi menjadi dua yaitu pengajuan proposal dengan pihak pemerintah dan pihak swasta. Dalam kegiatan kemitraan tentunya terdapat pelaku yang terlibat, peran pelaku tersebut antara lain BKM sebagai perencana, pemerintah sebagai pendamping dan swasta sebagai rekan bermitra. Selain itu didapat hasil juga bahwa dalam menjalin kemitraan memiliki penunjang dan kendala. Faktor penunjang tersebut antara lain komunikasi dan koordinasi dalam kemitraan, kepercayaan dalam kemitraan dan tim pemasaran yang mengerti konsep. Sedangkan untuk kendala yang dihadapi adalah badan pengelola yang belum efektif, kendala dan pendonor dan tidak banyak lembaga yang memberi respon. Selain itu kaitan lainnya adalah bahwa dengan keberlanjutan dalam kemitraan berpengaruh dalam keberlanjutan program PLPBK di Kota Pekalongan dan kabupaten Kendal. Selama ini, belum sepenuhnya keberlanjutan kemitraan tersebut berlanjut. Untuk itu beberapa upaya yang telah ditempuh antara lain aktif memasarkan program, memperkuat kelembagaan BKM dan tim pengelola yang konsisten terhadap kesepakatan bersama. Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai bentuk – bentuk dan proses kemitraan diatas bahwa setelah mengetahui bentuk – bentuk kemitraan dan proses kemitraan tersebut berbagai stakeholder dapat bekerja sama untuk menjalin kemitraan. Selain itu, dibutuhkan keaktifan dan komitmen masyarakat sendiri untuk menjalin kemitraan dengan berbagai stakeholder. Dengan baiknya terjalin kemitraan antar stakeholder berpeluang untuk membuat keberlanjutan dalam program PLPBk di Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal