IMPLEMENTASI CHSE PADA RESTORAN DAN RUMAH MAKAN DI KAWASAN WISATA SENGGIGI KABUPATEN LOMBOK BARAT - I Putu Gede; Ida Nyoman Tri Darma Putra; Indra Pati; Putu Ayu Pratiwi (LPSDI Bina Patria, 2023)
Sektor pariwisata memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan sektor ekonomi, juga merupakan salah satu sumber penghasil devisa andalan. Di Kabupaten Lombok Barat banyak daya wisata alam, budaya dan buatan tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan menonjolkan eksotisme wisata masing-masing seperti Senggigi, Cemara, Sekotong dan yang lainnya. Dengan kondisi pandemic Covid 19 praktis tingkat kunjungan wisata menjadi permasalahan tersendiri karena adanya pelarangan bepergian atau bepergian dengan sejumlah syarat maupun protocol kesehatan melalui penerapan cleans, healty, safty, enveroment (CHSE) baik bagi pengunjung maupun para pelaku dan jasa usaha pariwisata. Tujuan penelitian secara umum untuk menganalisis implementasi CHSE pada restoran dan rumah makan di kawasan wisata Senggigi kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodete kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survey dan koesioner yang dianalisis dengan deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukan minimnya pelaksanaan implementasi dari CHSE pada restoran atau rumah makan di kawasan wisata Senggigi Kabupaten Lombok Barat. Terdapat 231 restoran dan rumah makan dengan rincian 31 resoran dan rumah makan yang berijin di kecamatan Batulayar, dan 3 restoran dan rumah makan yang tidak berijin dengan 1.830 kapasitas tempat duduk, hamp1r 50 % tidak beroperasi dan terancam bangkrut sehingga ketersediaan restoran dan rumah makan selama covid 19 yang masih eksis beroprasi sekitar 20 % atau 45 restoran dan rumah makan. Implementasi CHSE yang menjadi persyaratan restoran yang masih beroperasi juga sangat kecil dimana restoran dan rumah makan hanya 5 % yang mengimplementasi CHSE itupun restoran yang terkait langsung dengan restoran dan rumah makan di dalam hotel, sedangkan restoran dan rumah makan diluar hotel belum melaksanakan karena keterbatasan informasi dari pemangku kepentingan.