Penguatan Pemahaman Hak – Hak Konstitusional Perempuan Pada Desa Konstitusi Mekarsari Kabupaten Kubu Raya - Fatma Muthia Kinanti; Budi Hermawan Bangun; Erwin Erwin; Evi Purwanti; Sri Agustriani Elida (Cv. Utility Project Solution, 2023)
Pemerintahan yang berlandaskan pada negara hukum mengamanatkan perlindungan hak dasar manusia dan HAM sebagai hak kodrati yang universal. HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), memberikan jaminan legal yang kuat terhadap hak-hak individu dan berfungsi sebagai pembatasan terhadap kekuasaan negara. Meskipun begitu, Indonesia masih menghadapi ketidaksetaraan gender dan kekerasan berbasis gender yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang tinggi. Desa Mekarsari Kabupaten Kubu Raya, sebagai Desa Konstitusi, menjadi tempat implementasi program penguatan pemahaman hak konstitusional perempuan. Hak konstitusional perempuan diatur dalam pasal 28 A hingga pasal 28 J UUD 1945, dan harus dijalankan tanpa diskriminasi. Meski demikian, implementasi hak ini di lapangan menghadapi tantangan, dan solusi melibatkan peningkatan kesadaran publik dan pemahaman terhadap hak-hak perempuan. Program ini menggunakan metode penyuluhan dengan menyusun booklet berkolaborasi dengan LSM Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat (RPA Kalbar). Sasaran program adalah masyarakat Desa Mekarsari, dengan tujuan menyebarkan pemahaman tentang hak konstitusional perempuan dan pencegahan pelanggarannya. Di tengah ketimpangan gender yang masih terjadi, program ini memberikan kontribusi dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional perempuan.