KEBERLAKUAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH (Putusan Nomor: 1420/Pdt.G/2021/PNTng) (Lex Jurnalica, 2023)
AbstractThe Tangerang City BPN's rejection of the application for the transfer of land rights that the PPJB had expired resulted in an authentic deed being weak and limited in time, even though it is clear that an authentic deed is hereditary according to the agreement of the parties. This article discusses the applicability of the PPJB in the registration of transfer of land rights and the characteristics of the PPJB made by a notary. This study uses a normative juridical method. The result of the study shows that the PPJB is valid as a basis for registering the transfer of rights over land and buildings, provided that the land and building parcels previously had the status of property rights. The characteristics of PPJB made by a notary can be seen from the formulation of article by article as stated in the Regulation of The Minister of PUPR and must follow the provisions in book III of the Civil Code. The Head of the Tangerang City BPN Office should issue a discretion to follow up on the process of transferring land rights carried out by the heirs.Â Keywords: Agreement; PPJB; Land rights; TransitionÂ AbstrakPenolakan yang dilakukan pihak BPN Kota Tangerang terhadap permohonan peralihan hak atas tanah dengan alasan PPJB telah kedaluarsa mengakibatkan akta autentik menjadi lemah dan terbatas oleh waktu, padahal telah jelas bahwa akta autentik bersifat turun temurun sesuai kesepakatan para pihak. Artikel ini membahas mengenai keberlakuan PPJB dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah dan karakteristik PPJB yang dibuat oleh notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB berlaku sebagai dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah dan bangunan dengan syarat bidang tanah dan bangunan tersebut sebelumnya telah berstatus hak milik. Karakteristik PPJB yang dibuat oleh notaris dapat dilihat dari rumusan pasal demi pasal seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR dan harus mengikuti ketentuan dalam buku III KUHPerdata. Kepala Kantor BPN Kota Tangerang seharusnya mengeluarkan diskresi untuk menindaklanjuti proses peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh ahli waris.Â Kata Kunci: Perjanjian; PPJB; Hak atas tanah; Peralihan