IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI PADA DESA TAMBAK SUMUR KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022) - Nada Rosyida Putri Ananta; Suci Megawati (Universitas Negeri Surabaya, 2023)
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo menyebutkan ada 3 daerah di Indonesia yang menyelenggarakan Pemilihan kepala desa pada tahun 2022 yaitu Sidoarjo, Buton sebelah Utara, dan daerah Langkat. Pusat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bisa dijadikan role model penerapan Pemilihan kepala desa karena kebijakan yang dibuat bisa meminimalisir kericuhan dan seluruh kemungkinan yang terjadi. Sebagai daerah kedua tertinggi paparan covid 19 di Jawa Timur, Sidoarjo melakukan perubahan aturan daerah nomor 8 tahun 2015 pada pasal 37 yang menyatakan sesungguhnya panitia pemilihan kepala desa boleh membentuk TPS (Tempat Pemungutan Suara) lebih dari 1 dengan pertimbangan banyaknya jumlah hak pilih yaitu maksimal 500 DPT (Daftar Pemungutan Tetap) pada 1 lokasi TPS, luasnya wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis. Penelitian ini merupakan rancangan penelitian yang digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alamiah dalam kondisi riil masyarakat yang terlibat dan tidak mengganggu seperti pada eksperimen. Yang menjadi ciri khas penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan dengan wawancara yang akan dilakukan kepada dua pihak yaitu pelaksana kebijakan atau pemerintah desa juga kepada masyarakat dengan pedoman wawancara yang sesuai dengan teori implementasi oleh Van Meter Van Horn karena paling sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Desa Tambaksumur. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diartikan bahwa implementasi perda di Desa Tambaksumur berjalan dengan baik namun masih ada beberapa faktor yang harus diluruskan terutama pada indikator sumber daya dan lingkungan. Kata Kunci: Pilkades, Implementasi Kebijakan, Tempat Pemungutan Suara Pemerintah pusat mengapresiasi Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi role model pelaksanaan Pilkades karena aturan yang dibuat dapat memback up segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Potensi kekacauan minimal. Sebagai daerah terpajan Covid-19 tertinggi kedua di Jawa Timur, Sidoarjo mengubah perda nomor 8 tahun 2015 pada pasal 37 yang menyebutkan bahwa panitia Pilkades dapat membentuk lebih dari 1 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan mempertimbangkan besarnya jumlah hak pilih yaitu maksimal 500 DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada 1 lokasi TPS, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Dalam Pemilihan Kepala Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022. Desain penelitian penelitian ini yang digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alami atau dalam kondisi nyata dari orang-orang yang terlibat dan tidak diatur seperti dalam eksperimen Yang menjadi ciri penelitian ini adalah bahwa data yang dikumpulkan dengan wawancara akan dilakukan kepada dua pihak yaitu pelaksana kebijakan pemerintah desa dan juga kepada masyarakat dengan pedoman wawancara yang sesuai dengan teori implementasi oleh Van Meter Van Horn karena paling sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Desa Tambaksumur. . Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah di Desa Tambaksumur sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa faktor yang perlu diluruskan terutama pada indikator sumber daya dan lingkungan. Kata Kunci: Pilkades, Implementasi Kebijakan, Tempat Pemungutan Suara