Pengembangan Sistem Administrasi Kelurahan(SI ARAH) Berbasis WEB Menggunakan Metode Extreme Programing - Weli Kusnadi; Irwan Tanu Kusnadi; Apip Supiandi; Galih Raspati; Renny Oktapiani (Universitas Bina Sarana Informatika Kota Sukabumi, 2023)
Kelurahan bisa mengambil istilah desa yang tertulis pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan. Kesatuan masyarakat ini juga berwenang mengatur kepentingan warga setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang telah diakui pemerintah pusat.berdasarkan undang-undang diatas desa melakukan pengaturan serta mengurus urusan pemerintahan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh desa khususnya kelurahan cikondang yaitu dalam melakukan administrasi desa berupa pelayanan pengajuan surat pengantar bagi masyarakat untuk berbagai hal seperti pengajuan pengantar pembuatan ktp, kartu keluarga, surat izin usaha/sku dan sebagainya, masih dengan cara manual dimana pembuatan surat masih menggunakan template di microsoft word dan pengajuannya sendiri, masih harus menggunakan formulir yang dibawa oleh pengaju, sehingga data yang telah dicatat rawan hilang dan kurang efisien dalam proses pengajuannya, sehingga diperlukan sebuah sistem yang bisa membantu operasional petugas dan mempermudah masyarakat dalam membuat pengajuan sehingga bisa lebih tertib administrasi. Subdistricts can use the term village as written in Law Number 6 of 2014 Article 1 paragraph (1) is a legal community unit that has territorial boundaries and has the authority to regulate and manage government affairs (Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 concerning Villages, 2014). This community institution also has the authority to regulate the interests of local residents based on initiatives, original rights, and/or traditional rights that have been recognized by the central government. Based on the above law, the village regulates and manages government affairs, based on the results of surveys conducted in its implementation there are several problems. faced by villages, especially Cikondang sub-district, namely in carrying out village administration in the form of services for submitting cover letters for the community for various things such as submitting introductions for making ID cards, family cards, business permits/SKUs and so on, still using the manual method where making letters still uses templates in Microsoft Word and the submission itself, still have to use a form brought by the applicant, so that the data that has been recorded is prone to being lost and the application process is less efficient, so a system is needed that can assist officers' operations and make it easier for the public to make applications so that administration can be more orderly, After research was carried out, to facilitate development, the method used was the extreme programming method. This proved that the results obtained in the manufacturing process were relatively fast and in accordance with the needs of the object.