ANALISIS YURIDIS KUASA DIREKSI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERSEROAN - Muhammad Syarif; Zulkifli Makkawaru; Abd. Haris Hamid (Postgraduate Bosowa University Publishing, 2023)
Indonesia sebagai negara maju telah rutin melakukan pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi berskala besar, kecil dan menengah dan telah berusaha memajukan taraf penghasilan kehidupan rakyatnya dalam segala aspek termasuk bagi para pelaku ekonomi dan bisnis. Dalam pembangunan bidang infrastruktur khususnya pada infrastruktur berskala besar maka pelaku bisnis atau pelaksana pembangunan pada dasarnya dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pada penelitian ini, peneliti mengangkat sebuah kasus Jasa Konstruksi dalam sebuah proyek pekerjaan pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Selatan melalui lelang/tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) tahun anggran 2018. Dimana pada pekerjaan tersebut oleh pihak pelaksana pemenang lelang/tender oleh Direktur Utamanya menggunakan Surat Kuasa Direksi. Direktur Utama tersebut selaku pihak pemberi kuasa terhadap pihak lain selaku pihak penerima kuasa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Kuasa Direksi secara yuridis diakui kebenarannya, karena surat tersebut merupakan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat Notaris sebagai Pejabat yang mewakili Pemerintah yang dalam kegiatannya telah diatur oleh Pasal 15 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 ayat 1. Bahwa Direktur Utama PT. Konstruksi Group (bukan nama sebenarnya) sebagai pihak pemberi kuasa tetap bertanggungjawab penuh terhadap hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak penerima kuasa sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 1 ayat 5 UUPT, sekalipun berbagai klausul telah di sebutkan di dalam Surat Kuasa Direksi tersebut yang menjelaskan bahwa pihak penerima kuasa harus bertanggungjawab penuh terhadap dokumen dan fisik hasil pekerjaannya. Bahwa pihak penerima kuasa dalam menjalankan perseroan sebagai bentuk perbuatan hukum atas rujukan Pasal 103 UUPT tidak menjadikan Surat Kuasa Direktur sebagai bentuk pelepasan tanggungjawab penuh dari Direktur Utama PT. Konstruksi Grop selaku pihak pemberi kuasa. Pihak penerima kuasa adalah bukan merupakan bagian dari organ perseroan sebagaimana yang dirujuk pada UUPT Pasal 1 ayat 2. Sehingga penanggungjawab penuh terhadap Kuasa Direktur PT. Konstruksi Grop adalah Direktur PT. Konstruksi Group itu sendiri sebagai pihak pemberi Kuasa Direkturi. Indonesia as a developed country has routinely carried out infrastructure development, large, small and medium scale economic development and has tried to improve the income standard of its people in all aspects including for economic and business actors. In the development of the infrastructure sector, especially in large-scale infrastructure, business actors or implementers of development are basically carried out by Limited Liability Companies (PT) as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). In this study, researchers raised a case of construction services in an infrastructure development project in South Sulawesi through an auction/tender for Government Procurement of Goods and Services (PBJP) for the 2018 fiscal year. Where the executor won the auction/tender by the Main Director using The Power of Attorney of the Board of Directors and the Main Director as the party giving the power of attorney to another party as the party receiving the power of attorney. The research method used in this research is normative juridical research. From the results of the research it was found that the power of attorney from the Board of Directors is legally recognized, because the letter is an Authentic Deed made by a Notary Officer as an Official representing the Government whose activities have been regulated by Article 15 of Law No. 2 of 2014 paragraph 1. That the Main Director of PT . Construction Group (not his real name) as the authorizing party remains fully responsible for the results of the work carried out by the authorized party as stated in Article 1 paragraph 5 UUPT, even though various clauses have been mentioned in the Directors' Power of Attorney which explains that the recipient of the power of attorney must be fully responsible for the documents and physical results of his work. Whereas the recipient of the power of attorney in running the company as a form of legal action on the reference to Article 103 UUPT does not make the Director's Power of Attorney as a form of release of full responsibility from the Main Director of PT. Construction Group as the authorizing party. The party receiving the power of attorney is not part of the company's organs as referred to in UUPT Article 1 paragraph 2. So that the person in charge of the power of attorney of PT. Construction Group is the Director of PT. Construction Group itself as the party giving the power of attorney.