IMPLEMENTASI DESA RAMAH PEREMPUAN MELALUI PERAN KOLABORASI PENTAHELIX DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI DESA SUNGAI NYAMUK KABUPATEN NUNUKAN WILAYAH PERBATASAN INDONESIA - Nur Indah Noviyanti Rahman (Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan, 2023)
Kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan masih menjadi perhatian serius, khususnya pada perempuan dan anak di Kalimantan Utara wilayah perbatasan. Hal ini disebabkan masih terjadinya ketimpangan kekerasan berbasis gender. Jika kita merujuk kepada prioritas nasional RPJMN (2020-2024), bahwa salah satu point prioritas yakni meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing di desa melalui pengarusutamaan gender. Desa ini cukup unik karena berbatas langsung dengan Tawau malaisya. Jika melihat data jumlah perempuan dan laki-laki di desa Sungai nyamuk tidak jauh berbeda perempuan (2.568 jiwa) dan laki-laki (2.449 jiwa), namun potensi yang besar pada jumlah perempuan tidak berbanding lurus terhadap akses kesempatan terhadap perempuan. Di lingkungan pemerintah desa hanya terdapat 2 perempuan sebagai perangkat pemerintah desa dan BPD. Pada aspek pekerjaan sebanyak 1.107 perempuan mengurus rumah tangga, 659 tidak memiliki pekerjaan. Hal ini disebabkan karena masih kentalnya budaya patriarki dan sub ordinasi. Dampaknya menyebabkan kasus perkawinan sebanyak 13 kasus di Desa Sungai Nyamuk tahun 2022, dan terjadinya kasus kekerasan pada perempuan. Adanya keterbatasan sumber daya dari pemerintah desa Sungai Nyamuk, maka masalah ketimpangan gender masih menjadi masalah serius yang mengakibatkan rendahnya kualitas dan kesejahteraan pada dalam mengakses hak-hak perempuan di daerah perbatasan. Dalam upaya menciptakan pembangunan desa yang mampu mengakomodir peran peningkatan perempuaan, maka tim pengusul (Universitas Borneo Tarakan) bersama mitra (Pemerintah Desa Sungai nyamuk) mengusulkan program pemberdayaan berbasis masyarakat dengan judul “Implementasi Desa Ramah Perempuan Melalui Peran Kolaborasi Pentahelix dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Desa Sungai Nyamuk Kabupaten Nunukan Wilayah Perbatasan Indonesia” sehingga terwujud desa Mandiri yang mengintegrasikan mengintegrasikan perspektif gender dan hak perempuan ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan.