Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis dan Hukum Islam - Muliani, Mila; Murjani, Murjani; HS, Maisyarah Rahmi; Yuni, Lilik Andar (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2022)
Sebagian besar permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan oleh Hakim terlebih apabila terdapat alasan yang mendesak. Namun kenyataan di lapangan faktanya tidak demikian, dimana tidak semua permohonan dispensasi perkawinan yang terdapat alasan mendesak disetujui oleh Majelis Hakim. Seperti halnya putusan dispensasi perkawinan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd dimana permohonan ini tidak diterima dan putusan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Smd ditolak. Penetapan Pengadilan Kelas 1A ini menarik untuk diteliti untuk melihat perbedaan pertimbangan Majelis Hakim dan alasan permohonan tidak diterima dan ditolak yang seperti kita ketahui adalah hal yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu dari sisi yuridis Majelis Hakim mempertimbangkan syarat formil dan materil dari permohonan. Permohonan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd tidak diterima disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat formil dan syarat materil sedangkan permohonan dispensasi perkawinan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Smd ditolak disebabkan tidak terpenuhinya syarat materil permohonan. Dari sisi Hukum Islam Majelis Hakim mempertimbangkan dispensasi perkawinan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan melihat maslahat dan mafsadat dari kedua permohonan kemudian menggunakan kaidah fiqh dan maslahah daruriyah sebagai pertimbangannya.