PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PRODUK KOSMETIKA BERCOLLAGEN DALAM PERSPEKTIF UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN - Darwis Manurung (Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2023)
ABSTRAK Penelitian ini berjudul Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna ProdukKosmetika Bercollagen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen. Penerapan dan pengawasan terhadap standarmutu dan kualitas dari produk kosmetik, posisi konsumen tidak terlindungi, sehinggabanyak terjadi kasus suatu produk kosmetik yang dibeli masyarakat dengan tujuanuntuk mendapatkan hasil berupa kecantikan yang sempurna malah merugikankesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkaitperlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetika bercollagen menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999, dan bentuk tanggung jawab dari pelaku usahaterkait peredaran kosmetika bercollagen. Metode penelitian yang di gunakan adalahpenelitian hukum normatif. Bahan Hukum yang di pergunakan terdiri dari bahanhukum primer dan sekunder. Hasil penelitian: Pertama, ada dua sarana perlindunganhukum yaitu perlindungan hukum preventif dimana upaya ini untuk memberikanperlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah melalui pengawasan kosmetik bercollagen dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, BPOM wajibmelakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk memastikankeamanan dan terjaminnya perlindungan konsumen sebelum pelaku usahamendistribusikan produk kosmetik ke pasaran dan perlindungan hukum represifdimana upaya ini untuk memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untukmenyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. Perbedaankepentingan bisa dari apa yang menjadi keinginan dan harapan konsumen sebagaipengguna kosmetik, melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Kedua,pelaku usaha bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang dialami oleh konsumenakibat mengomsumsi produk kosmetik ilegal tersebut dengan cara menggantikerugian sesuai UUPK Nomor 8 Tahun 1999 pasal 19 dan pasal 24. Kata kunci : perlindungan hukum, konsumen, Kosmetik