KONSEP PEMULIHAN DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr) - Bachtiar Marbun (Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2021)
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pemulihan dalam pencemaran lingkungan hidup yang terjadi pada kasus dalam Putusan PN Jakarta Utara Nomor 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr. Jenis penelitian menggunakan yuridis-normatif dan teknik pengumpulan studi kepustakaan dengan menggunakan content analysis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pemulihan pada putusan kasus tersebut memberikan tuntutan ganti kerugian akibat tindakan pencemaran lingkungan berupa biaya pemulihan yang sesuai dengan prinsip strict liability dan poluters pay, yang diperkuat oleh ahli Eddy Soentjahyo yang didasarkan pada PermenLHK Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan PermenLHK Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Hal tersebut berjalan beriringan dengan Prinsip tanggung jawab Negara yang tercantum pada principle 7 dan precautionary principle yang tercantum pada principle 15 The Rio Declaration on Environment and Development: An Assessment. Kata kunci: Lingkungan Hidup; Pemulihan; Pencemaran. ABSTRACT This study aims to determine the concept of recovery on environmental pollution that occurred in the case of the North Jakarta District Court Decision Number 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr. This type of research uses juridical-normative and library research collection techniques using qualitative descriptive content analysis. The results show that the concept of recovery in the decision of the case provides a claim for compensation due to environmental pollution actions in the form of recovery costs in accordance with the principles of strict liability and polluters pay, which is reinforced by expert Eddy Soentjahyo based on Minister of Environment and Forestry regulations Number 13 of 2011 concerning Compensation due to Pollution and/or environmental damage and Minister of Environment and Forestry regulations Number 7 of 2014 concerning Environmental Losses Due to Pollution and/or Environmental Damage. This goes hand in hand with the principle of State responsibility as stated in principle 7 and the precautionary principle contained in principle 15 of The Rio Declaration on Environment and Development: An Assessment. Keywords: Environment; Pollution; Recovery.