ARAH PENGATURAN TERKAIT PEMBANGUNAN PLTU DI INDONESIA SEBAGAI BENTUK KOMITMEN TERHADAP PARIS CLIMATE AGREEMENT : REGULATORY DIRECTIONS RELATED TO STEAM-FIRED POWER PLANT ESTABLISHMENT IN INDONESIA AS A FORM OF COMMITMENT TO THE PARIS CLIMATE AGREEMENT - Dzahabiyyah, Nenden; Priyanta , Maret; Adharani, Yulinda (Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2022)
ABSTRAK Perubahan iklim berdampak pada kehidupan masyarakat dan mengancam keadilan lintas generasi, untuk itulah Paris Agreement dibentuk. Salah satu sektor yang mempengaruhi perubahan iklim adalah sektor ketenagalistrikan yang contohnya adalah penggunaan bahan bakar fosil pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Artikel ini akan membahas mengenai arah pengaturan terkait dengan pembangunan PLTU di Indonesia dengan melihat juga komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat ketergantungan Indonesia terhadap PLTU masih tinggi sampai dengan tahun 2030, akan tetapi pemerintah sudah mulai menyelaraskan target kebutuhan listrik dalam negerinya melalui RUPTL 2021-2030 dengan target capaian yang tercantum pada dokumen NDC sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam melaksanakan implementasi dari Paris Agreement. Persentase target pembangunan PLTU menjadi berkurang, dan target pembangunan pembangkit listrik non-energi fosil bertambah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sudah terlihat adanya keselarasan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia antara pemenuhan kebutuhan listrik dalam negerinya dengan tanggung jawab Indonesia sebagai pihak dalam perjanjian internasional. Kata Kunci: Paris Agreement; Perubahan Iklim; PLTU. ABSTRACT Climate change has impacts on people's lives and threatens inter-generational equity, that's why the Paris Agreement was formed. One of the sector that affects climate change is electricity, which is the use of fossil fuels in Steam-Fired Power Plants. This article will discuss the direction of regulation related to the PLTU establishment in Indonesia by looking at Indonesia's commitment to the Paris Agreement. Based on this research, Indonesia's level of dependence on PLTU is high until 2030, however, the government has begun to align its electricity demand-targets through the 2021-2030 RUPTL with the targets listed in the NDC as a form of Indonesia's responsibility on Paris Agreement. The target percentage for PLTU establishment reduced, and for the construction of non-fossil power plants is increasing. Thus, it can be said that there has been an alignment established by the government between the fulfillment of domestic electricity and responsibilities on the agreement. Keywords: Paris Agreement; Climate Change; Steam-Fired Power Plant.