Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Pelaksanaan Pelayanan Promotif dan Preventif - Nadia Nadia; Yanti Harjono Hadiwiardjo; Nunuk Nugrohowati (UIMA Press, 2023)
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan kesehatan berbasis asuransi sosial yang diwajibkan bagi seluruh rakyat Indonesia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. BPJS Kesehatan mendorong FKTP, khususnya Puskesmas, untuk lebih berinovasi dalam program khususnya di bidang promotif dan preventif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur mengimplementasikan program JKN yang dibuat oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan preventif dan promotif. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang menggunakan desain kualitatif dan melakukan wawancara dengan informan untuk pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan 10 informan penelitian, yang terdiri dari Kepala Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat sebagai informan kunci, enam orang informan utama, yaitu pegawai di bidang UKM esensial yang terdiri dari staf Promosi Kesehatan, Kasie Kesehatan Lingkungan, Kasie KIA/KB, Kasie Gizi, Kasie Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular, dan Kasie Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit tidak Menular, serta tiga orang informan pendukung, yaitu seorang dokter umum dan 2 (dua) orang pasien. Hasil temuan menunjukkan bahwa pelayanan promotif dan preventif Puskesmas Kecamatan Kramat Jati tidak mengalami perubahan yang signifikan sebelum atau sesudah program JKN dilaksanakan. perubahan yang terjadi, khususnya terkait kebijakan dan pendanaan JKN. Terdapat beberapa kendala antara lain kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Puskesmas, perluasan cakupan SPM (Standar Pelayanan Minimal), dan kurangnya koordinasi antar tenaga kesehatan. Temuan penelitian tersebut mengarahkan peneliti pada kesimpulan bahwa indikator pelaksanaan pelayanan promotif dan preventif tidak dapat diturunkan hanya dari satu faktor saja. Selain itu pelaksanaan program JKN tidak berdampak langsung terhadap pelaksanaan pelayanan promotif dan preventif karena arahan pelaksanaan kegiatan tersebut masih dibiayai dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).