Implementasi Kebijakan Pendidikan di Pesantren Islamic Center - Nur Azizah; M. Ripanza Butar Butar; Putri Hasanah Hasibuan; Wasiyem (STID Raudlatul Iman Sumenep, 2023)
PesantrenareoftenaccusedofdiscriminatorytreatmentDespitethefactthatinIndonesianeducationpolicy,pesantrenhasContributedtothedevelopmentofeducationinIndonesia.HoweverWhatisthegovernment'spolicyagainstIndonesia'sPesantrenafterthat?Indonesianindependence?ThisarticleaddressesthisissuebasedonRecentresearchusingpolicyandhistoricalapproachesinadescriptiveway.ThedatacollectiontechniquewasdevelopedbyDocumentaryresearch,observation,andresearchoneducationpolicyinIndonesiaAlsoajobinterview.ThisstudyprovesthegovernmentisincontrolIfthepesantrenpolicyisapproved,thepolicyagainstpesantren,Acceptedandimplementedbynationalagencies.thatresearchtooSincetheinclusionofPesantreninLawNo.20,2003PesantrenisthrownintochaosoverIndonesia'snationaleducationsystemAttractionandinterestbetweensocietyandgovernment.Farmersdiscriminatedagainstbythegovernment.Enforcement,regulationandbudgetallocationforthesefarmers.OfEssentially,thePesantrenhavenotreceivedtheattentiontheydeservefrom the state government. Pesantren sering dituduh melakukan perlakuan diskriminatif dalam kebijakan pendidikan Indonesia, pesantren memberikan dampak positif bagi perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Tapi bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pesantren?setelah Indonesia merdeka? Artikel ini menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan (kebijakan) politik dansejarah dengan metode deskriptif.teknologi pendataandilakukan dengan studi dokumen kebijakan pendidikan Indonesia, observasi dan juga wawancara. Penelitian membuktikannya.Pemerintah mengendalikan kebijakan terhadap masyarakat.Institusi menerima, menerima dan melaksanakan kebijakan pesantren Pemerintah. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa setelah masuknya pondok pesantren dalam Skema UU 20 tahun 2003 Pendidikan masyarakat, maka para masyarakat berada dalam kesulitan kepentingan antara rakyat dan pemerintah. Pesantren menghadapi diskriminasi pemerintah, dan pesantren ditandai dengan penegakan yang tidak jelas, peraturan, dan alokasi anggaran.Pada dasarnya pesantren Muslim belum mendapat perhatian yang seharusnya diterima dari pemerintah. keyword:Politics,Education,Pesantren,Indonesia