TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PENOLAKAN HARTA WARISAN OLEH AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA - ALVIAN NUR MUCHLISIN NIM. A1011191030 (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2023)
Abstract Inheritance Law is the process of transferring property from a person who has died to someone who is still alive. Inheritance law is an important field of family law which plays an important role because it is so closely related to human life in the form of property and the relationship between humans and other humans. The division of inheritance is often coveted and disputed in court, but it is not uncommon for some heirs not to want to receive their share. If this is closely related to the heir's assets showing the debts inherited, then the heir's resistance to the inheritance also arises because of objections to the inheritance. This causes the rejection of inheritance by the heirs. The purpose of the research is to find out the procedure for refusal as an heir according to the Civil Code, to find out the legal consequences of refusal as an heir according to the Civil Code. The research method in this thesis is normative legal research with a statute approach and the data collection technique is library research. The results of this study can be concluded that the procedure for refusal as an heir according to the Civil Code must be carried out after the inheritance is opened or must be carried out after the event of death, the refusal of inheritance is carried out strictly in front of the Registrar of the District Court where the jurisdiction of the inheritance is open, The legal consequences of refusing assets Inheritance according to the Civil Code causes someone who refuses inheritance to be considered as having never become an heir, this has been clearly regulated in Article 1058 of the Civil Code.Keywords: Inheritance, Heirs, Denial of Inheritance ABSTRAK Hukum Waris adalah proses pemindahan harta benda dari orang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Hukum kewarisan merupakan bidang penting dari hukum keluarga yang memegang peranan penting karena begitu erat kaitannya dengan kehidupan manusia dalam bentuk harta dan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Pembagian harta warisan seringkali didambakan dan disengketakan di pengadilan, namun tidak jarang sebagian ahli waris tidak ingin menerima bagiannya. Jika hal ini berkaitan erat dengan harta pewaris yang menunjukkan utang-utang yang diwarisi tersebut, maka perlawanan ahli waris terhadap warisan juga timbul karena keberatan terhadap warisan itu. Hal inilah menyebabkan penolakan warisan oleh ahli waris. tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui tata cara penolakan sebagai ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Untuk mengetahui akibat hukum penolakan sebagai ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundangan-undangan (statute approach) dan Teknik pengumpulan datanya adalah penelitian kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tata cara penolakan sebagai ahli waris menurut KUH Perdata harus dilakukan setelah harta warisan terbuka atau harus dilakukan setelah peristiwa kematian, penolakan warisan dilakukan secara tegas di depan kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum warisan itu terbuka, Akibat hukum penolakan harta warisan menurut KUH Perdata menyebabkan seseorang yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, hal tersebut telah diatur secara jelas dalam Pasal 1058 KUH Perdata.Kata Kunci : Warisan, Ahli Waris, Penolakan Warisan