PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN FOTO DAN VIDIO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PONOGRAFI DI WILAYAH POLRES KAPUAS HULU - NESSA COSELLA NIM. A1011191242 (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2023)
Abstract The problem of pornography can be related to many areas of life, which include education, art, entertainment and also the business world. Rapid technological advances now grace the use of tools that can be made to perform the sacrilege of pictures, text or objects and can excite one's passions by means of television media, the Internet, and the like. Present in the penal code (criminal law), as well as laws related to pornography such as the law on press 40, 2002 law no.32 on child protection, 2002 law no. 23 on child protection, and the 11th of 2008 on information and electronic transactions (ITE). Thus, the study aims to obtain data and information on the existence of criminal pornographic dissemination, to expose barriers and obstructions in law enforcement against the spread of pornographic photos and videos in the upper precinct of the sheriff's office and to expose the uprisings of the upper sheriff's law in maximizing law enforcement against the perpetrators of the pornographic distribution of photos and videos in the upper precinct. The study employed an empirical law study method of examining and analyzing the state of subject and object by describing the exact circumstances under which the study was carried out. The method of collecting data in this study is the study of literature and the field study conducted with interviews with the relevant parties. The results of the study have been found in the enforcement of barriers and barriers to the spread of pornographic photos and videos through electronic media because of the lack of essential infrastructure Suggestions supporting the activities in the process of inquiry, and the lack of understanding of law-related communities in Indonesia. As for the updating of the Keywords: law enforcement, police, crime, pornography Abstrak Masalah pornografi dapat berkaitan dengan berbagai bidang kehidupan, yaitu meliputi masalah bidang pendidikan, seni, hiburan dan juga dunia usaha. Kemajuan teknologi yang pesat sekarang ini berkaiatan pada lebih mudahnya sarana yang dapat dipergunakan untuk melakukan perbuatan mempertunjukan gambar, tulisan atau benda-benda yang bersifat melanggar kesusilaan dan dapat menimbulkan hawa nafsu, yaitu dengan cara menyiarkan atau mempertontonkan melalui media televisi, internet dan sebagainya. Pengaturan pornografi yang sekarang ini terdapat di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), begitu juga Undang-Undang yang berkaitan dengan pornografi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindaungan Anak, Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang adanya tindak pidana penyebaran pornografi, untuk mengungkap hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap penyebaran foto dan vidio pornografi di wilayah Polres Kapuas Hulu dan untuk mengungkap upayah Polres Kapuas Hulu dalam memaksimalkan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran foto dan vidio pornografi di wilayah Polres Kapuas Hulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yakni meneliti dan menganalisis keadaan subjek dan objek penelitian dengan menggambarkan keadaaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah study kepustakaan dan study lapangan yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap penyebaran foto dan vidio pornografi melalui media elektronik karena kurangnya saran prasarana yang mendukung berlangsungnya kegiatan dalam proses penyidikan, dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun upayah pemberantasan tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh kepolisian Polres Kapuas Hulu dengan melakukan cara preventif yang merupakan upayah pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Tindak Pidana, Pornografi