TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PERUSAHAAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS - NIM. A1011181260, TEGAR AKBARI (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2023)
AbstractLimited Liability Company (hereinafter referred to as PT) is the most dominant form of economic activity currently, in addition to its limited liability. Limited Liability Companies make it easy for owners (shareholders) to transfer their company (to anyone) by selling all the shares they own in the company. In general, management must be responsible for unlawful acts. However, unlawful acts can be carried out directly by the company through its organs, or conversely, unlawful acts can be carried out by company employees and the company must be held responsible. The research aims to analyze the form of responsibility of Directors in Limited Liability Companies according to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, to analyze the legal consequences of Directors who commit unlawful acts in Limited Liability Companies according to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The results of the research show that the responsibility of the Board of Directors must adhere to the rules contained in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, namely Article 2, Article 97 paragraph (1), Article 97 paragraph (2), Article 97 paragraph (3), and the Budget Company Basics, which determines that the Board of Directors is obliged to manage the company where the management must be carried out by each member of the Board of Directors in good faith and with a full sense of responsibility. The form of responsibility in civil law is to compensate for losses in the form of material losses (usually in the form of direct losses) and immaterial (usually in the form of losses in terms of mental stress). Keywords: Limited Liability Company, Directors, ResponsibilityAbstrak Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling dominan saat ini, disamping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas. Perseroan Terbatas memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Pada umumnya pengurus harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum itu. Akan tetapi, perbuatan melawan hukum itu dapat langsung dilakukan oleh perusahaan melalui organ-organnya, atau sebaliknya perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pegawai perusahaan dan perusahaan harus mempertanggung jawabkannya. Penelitian bertujuan menganalisis bentuk tanggung jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk menganalisis akibat hukum Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum di Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggungjawab Direksi harus memegang teguh aturan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu Pasal 2, Pasal 97 ayat (1), Pasal 97 ayat (2), Pasal 97 ayat (3), dan Anggaran Dasar Perseroan, yang menentukan bahwa Direksi berkewajiban pada pengelolaan perseroan dimana pengurusan itu harus dilakukan setiap anggota Direksi serta pada itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab dalam hukum perdata adalah mengganti kerugian yang berupa kerugian materiil (biasanya berupa kerugian secara langsung) dan immaterial (biasanya berupa kerugian dalam hal tekanan jiwa). Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Direksi, Tanggungjawab