STUDI KOMPARATIF ASAS ITIKAD BAIK PADA HUKUM KEPERDATAAN DI INDONESIA DAN BELANDA - NIM. A1011181074, SOPHIA CLARA ANASTASIA (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2023)
Abstrak Hukum perdata Belanda sebagai sumber hukum perdata Indonesia telah mengalami pembaruan sejak tahun 1947. Nieuw Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda yang Baru) berhasil disusun dan telah diberlakukan sejak tahun 1992 yang terdiri dari 10 (sepuluh) buku. Pembaruan ini cukup signifikan apabila dibandingkan dengan hukum perdata Indonesia yang masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) lama yang terdiri dari 4 (empat) buku. Dalam perkembangannya, Ensiklopedia Max Planck tentang Hukum Perdata Eropa menyatakan bahwa pembaruan yang paling signifikan merupakan perluasan terhadap asas itikad baik dalam seluruh Buku 3 dan Buku 6 Nieuw Burgerlijk Wetboek.Penelitian ini melakukan perbandingan terhadap Nieuw Burgerlijk Wetboek dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPer) dengan meletakkan fokus kajian mengenai asas itikad baik melalui rumusan masalah sebagai: “Bagaimana Perbandingan Asas Itikad Baik Menurut Hukum Keperdataan di Indonesia dan Belanda?”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan beserta kelebihan dan kekurangan asas itikad baik dalam hukum keperdataan di Indonesia dan Belanda. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menganalisis sumber data sekunder, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Nieuw Burgerlijk Wetboek, dengan bentuk penelitian perbandingan hukum.Hasil penelitian menemukan adanya persamaan antara asas itikad baik dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Belanda, yaitu asas itikad baik menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian. Sebaliknya, perbedaan antara asas itikad baik dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Belanda terletak pada perluasan penafsiran yang lebih menjunjung asas kebebasan berkontrak dan membantu hakim dalam pengadilan untuk menghindari multitafsir, serta adanya pembatalan terhadap klausul dalam syarat dan ketentuan umum suatu kontrak dan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atas pembatalan kontrak pada tahap penyusunan kontrak. Penelitian ini juga menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan pada asas itikad baik pada hukum perdata di Indonesia dan Belanda. Pertama, penafsiran asas itikad baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda telah lebih jelas mengatur standar penilaian pelaksanaan asas itikad baik Hal ini merupakan kelebihan asas itikad baik dalam hukum perdata Belanda yang menjadi kekurangan asas itikad baik dalam hukum perdata Indonesia yang belum memberikan penafsiran serta standar penilaian pelaksanaan asas itikad baik yang jelas dan terperinci. Selanjutnya, fungsi derogasi atau restriktif asas itikad baik dalam hukum perdata Belanda yang melindungi para pihak dari kerugian atas pembatalan kontrak secara sepihak hingga tidak diberlakukannya klausul dalam perjanjian yang melanggar asas itikad baik. Kelebihan ini merupakan kekurangan asas itikad baik dalam hukum perdata Indonesia, yang belum mengenal fungsi derogasi atau restriktif. Kata kunci: hukum perdata, perbandingan hukum, asas itikad baik Abstrak Dutch civil law as the source of Indonesian civil law has undergone reforms since 1947. The Nieuw Burgerlijk Wetboek (New Dutch Civil Code) was successfully compiled and has been in effect since 1992, consisting of 10 (ten) books. This reform is quite significant when compared to Indonesian civil law which still uses the old Civil Code which consists of 4 (four) books. In its development, the Max Planck Encyclopedia of European Civil Law stated that the most significant reform was the expansion of the principle of good faith throughout Book 3 and Book 6 of the Nieuw Burgerlijk Wetboek.This research compares the Nieuw Burgerlijk Wetboek and the Indonesian Civil Code (KUHPer) by placing the focus of the study on the principle of good faith through the problem formulation as: