Kepastian Hukum Terhadap Proses PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 (Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2023)
PKPU submissions can be submitted by both creditors and debtors. In the PKPU process, the debtor can submit a peace plan whichcontains an offer for payment of his debt. However, if the peace plan is rejected, it can result in the debtor being declared bankrupt. Article 235 of Law No. 37/2004 states that against a bankruptcy decision preceded by a PKPU case, no legal remedies can be proposed in the decision. Departing from the absence of legal remedies which were deemed to have harmed the position of the debtor, PT. SYS then submitted a judicial review to the Constitutional Court on Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of Law No. 37/2004.The Constitutional Court through Decision Number 23/PUU-XIX/2021 opened a cassation of the PKPU decision submitted by the creditor in which the creditor rejected the peace plan submitted by the debtor. This has created legal uncertainty related to the transfer of duties from the administrator to the curator, where when the debtor is declared bankrupt, the curator is appointed to settle the bankruptcy assets but the curator is hesitant to act because the debtor is still making legal efforts in the PKPU process. This study aims to determine legalcertainty regarding the peace plan in the PKPU process after the Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021. This study usesnormative legal research with a statutory approach. Keywords: bankruptcy; legal effort; suspension of payment Abstrak Pengajuan PKPU dapat diajukan baik oleh kreditur maupun debitur. Dalam proses PKPU debitur dapat mengajukan rencana perdamaianyang berisi penawaran terhadap pembayaran utangnya. Namun apabila rencana perdamaian tersebut ditolak maka dapat berakibat debitur dinyatakan pailit. Pasal 235 UU No. 37/2004 menyatakan bahwa terhadap putusan pailit yang didahului oleh perkara PKPU, maka dalamputusannya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Berangkat dari ketiadaan upaya hukum yang dinilai telah merugikan kedudukandebitur, PT. SYS kemudian mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37/2004. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 membuka adanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU yangdiajukan oleh kreditur di mana kreditur menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Hal ini telah memberikan ketidakpastian hukum terkait dengan peralihan tugas dari pengurus ke kurator, di mana ketika debitur dinyatakan pailit maka kurator ditunjuk untuk melakukan pemberesan harta pailit tetapi kurator menjadi ragu untuk bertindak karena debitur masih melakukan upaya hukum dalam prosesPKPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap rencana perdamaian dalam proses PKPU pasca PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kata kunci: kepailitan; penundaan kewajiban pembayaran utang; upaya hukum